Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

TARIF CUKAI NAIK, RTMM ANCAM BAKAL DEMO: IHT BUKAN SAPI PERAH BAGI
PENERIMAAN NEGARA
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(PP FSP RTMM - SPSI) mengancam bakal melakukan aksi demo, menyusul rencana Pemerintah
yang akan menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2021 sebesar 13 - 20 persen.

Ketua Umum RTMM - SPSI Sudarto merasakan kenaikan cukai pada 2020 ini sudah cukup
mencekik dan menekan Industri Hasil Tembakau (IHT), ditambah dengan mewabahnya pandemi
Covid-19.

Situasi ini berimbas pada pekerja dan anggota yang terlibat dalam industri ini.

"Penurunan produksi menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan dan tentu daya beli
pekerja. Pemerintah butuh penerimaan cukai dan pajak hasil tembakau, tetapi pekerja juga
butuh kelangsungan bekerja dan penghidupan yang layak," seru Sudarto.

Sudarto mengaku sebelumnya telah menyampaikan aspirasinya dengan mengirimkan surat yang
ditujukan kepada Presiden Jokowi pada 9 September 2020 lalu dengan tembusan kepada Kepala
Staf Kepresidenan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Bea
Cukai.

Menurut Sudarto, masifnya informasi kenaikan cukai saat ini mengindikasikan surat tersebut
tidak diperhatikan sama sekali oleh pemerintah.

Melalui surat tersebut, pihaknya memohon perlindungan atas hilangnya pekerjaan anggota
RTMM yang bekerja di IHT akibat pabrik yang tutup dikarenakan regulasi dan kebijakan yang
tidak adil sehingga pekerja buruh menjadi korbannya.
"IHT bukanlah sapi perah bagi penerimaan negara tanpa ada stimulus yang signifikan untuk bisa
bertahan walau alasan kesehatan selalu menjadi pertimbangan utama. Pengusaha bisa menutup
industrinya dan mengalihkan usahanya pada sektor lain tetapi bagaimana dengan pekerja
dengan tingkat pendidikan rendah dan ketrampilan terbatas," ujar Sudarto.

Untuk itu FSP RTMM-SPSI yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja industri hasil tembakau
Indonesia mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan berimbang atas regulasi dan
kenaikan cukai rokok di tahun depan.
Pertama agar membatalkan rencana kenaikan cukai hasil tembakau dan HJE pada tahun 2021
karena akan berdampak langsung pada pekerja industri hasil tembakau.

Kedua, meminta Menteri Keuangan agar melibatkan Kementerian terkait dalam mengambil
kebijakan cukai serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya di antaranya inHT/pengusaha,
asosiasi IHT, pekerja/buruh dalam hal ini diwakili serikat pekerja FSP RTMM-SPSI, petani dan
seluruh pihak terkait lainnya.

"Terakhir untuk melindungi industri rokok kretek sebagai industri khas Indonesia dan padat karya
yang paling rentan terkena program efisiensi di IHT," tandas Sudarto.

(chi/jpnn).

266