Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 277
kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar
melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Secara umum, program pembangunan 1.000 sanitasi tersebut merupakan kolaborasi antara
Kemendes PDTT dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dalam rangka peluncuran program tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Mendes
PDTT Abdul Halim Iskandar dijadwalkan mengunjungi Tuban, Jawa Timur pada Sabtu (24/10).
Kehadiran kedua menteri dari Kabinet Indonesia Maju tersebut sekaligus untuk peletakan batu
pertama pembangunan sanitasi dan MCK.
Selain itu, keduanya juga turut menyerahkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID-19
kepada warga desa yang layak menerimanya di daerah itu.
Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Menteri mengapresiasi program bantuan padat karya tunai
tersebut sebab berkaitan langsung dengan derajat kesehatan masyarakat.
Menurutnya, pada 2014 Bank Dunia mengingatkan bahwa 780 juta orang tidak memiliki akses
air bersih dan lebih dari dua miliar penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi.
Di samping itu, ia menjelaskan Program Sanitasi Air Bersih juga termasuk dalam "Sustainable
Development Goals" atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat dicapai
pada 2030.
"Diharapkan pada 2030 telah terjadi pemerataan atas akses air bersih dan sanitasi yang baik,
salah satunya dengan sarana MCK," ujarnya, Sehingga, keberadaan program tersebut
bermanfaat bagi masyarakat luas sebab merupakan suatu hak dasar. Program tersebut nantinya
dapat membantu Indonesia untuk bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan keenam
yakni menjadikan desa layak air bersih di Tanah Air.
Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan desa yang dimaksud tersebut secara umum terdiri
atas 18 poin di antaranya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan
sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan jender, desa layak air bersih dan
sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan serta pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
desa.
Kemudian, juga meliputi inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan
pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan,
pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, ekosistem laut desa, ekosistem daratan desa, desa
damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa serta kelembagaan desa dinamis
dan budaya desa adaptif.*.
276
