Page 360 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 360
22 JUTA PESERTA JAMSOSTEK NONAKTIF
Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sudah
mencapai 50-51 juta, namun yang aktif hanya sekitar 57%. Dengan demikian terdapat 42-43%
atau sekitar 22 juta peserta BP Jamsostek nonaktif.
"Ini paut disayangkan, ada 42-43% peserta yang tidak aktif. Ada keterbatasan jangkauan BP
Jamsostek dan keterbatasan pada sisi masukan pendanaan. Ini menjadi catatan penting," kata
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Paulus Agung Pambudhi pada acara Zooming
with Primus (ZwP) bertitel Peran BP Jamsostek Saat Pandemi yang ditayangkan secara live di
Beritasatu TV Jakarta, Kamis (22/10).
Diskusi virtual yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus
Dorimulu itu juga mengetengahkan pembicara lainnya, yaitu Direktur Perencanaan Strategis dan
Teknologi Informasi (TI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek),
Sumarjono dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar.
Berdasarkan data BP Jamsostek, per September 2020 terdapat 50,4 juta peserta. Jumlah itu
relatif menurun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebanyak 53,1 juta peserta. Dari
jumlah itu, hanya sekitar 57% yang merupakan peserta aktif. Penurunan tersebut merupakan
implikasi gelombang pemberhentian hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.
Menurut Paulus Agung Pambudhi, jumlah kepesertaan saat ini masih jauh dari target yang
seharusnya bisa dilayani BP Jamsostek. Sebab, terdapat segmen pelayanan yang belum disisir
BP Jamsostek secara mendalam, yaitu segmen peserta informal dan usaha mikro.
Padahal, segmen itulah yang sejatinya paling membutuhkan program-program jaminan sosial
ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP), hingga bantuan dari pemerintah, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU).
"Para pekerja di perusahaan besar biasanya sudah memiliki layanan tersebut. Segmen itu
pasarnya masih besar dan yang banyak itu yang benar-benar membutuhkan. Setidaknya
terdapat lebih dari 70 juta pekerja informal," tutur Agung.
Klaim JHT Agung mengapresiasi pendekatan digital yang dilakukan BP Jamsostek dalam
pelayanannya. Namun, ia menyayangkan peningkatan klaim JHT akibat gelombang PHK. Kendati
klaim diperbolehkan diambil sebagian, program JHT sesungguhnya diperuntukkan pada masa
mendatang.
"JHT esensinya untuk melindungi saat pensiun atau retirement. Idealnya tidak digunakan jika
tidak dibutuhkan, walaupun diperbolehkan diklaim sebagian. Dalam kondisi saat ini, itu memang
salah satu solusi, meskipun bukan sesuatu yang ideal. Kalau saat ini kita menghadapi kesulitan
maka demi memenuhi kebutuhan itu baik, tapi tidak juga disarankan untuk berbondong-bondong
mengambil klaim," papar dia.
Agung menambahkan, gelombang PHK bisa terus berlanjut. Laporan terakhir pemerintah
menyatakan telah terjadi PHK terhadap 3,5 juta pekerja di seluruh Indonesia. Namun, data itu
diperoleh dari para pekerja yang terdeteksi nama dan alamatnya.
"Dalam hal ini, para pengusaha memperkirakan lebih dari 6 juta pekerja telah di-PHK atau
dirumahkan. Alhasil, peningkatan klaim yang sedang terjadi di BP Jamsostek baru permulaan,
masih terdapat potensi untuk terus berlanjut," ujar dia.
Subsidi Upah Bisa Disalurkan Lewat Kantor Pos Terkendala Rekening, 3,3 Juta Pekerja Batal
Terima Subsidi Upah Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id).
359
