Page 358 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 358
Primus (ZwP) bertitel Peran BP Jamsostek Saat Pandemi yang ditayangkan secara live di
Beritasatu TV Jakarta, Kamis (22/10).
Diskusi virtual yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus
Dorimulu itu juga mengetengahkan pembicara lainnya, yaitu Koordinator Advokasi BPJS Watch
Timboel Siregar dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Paulus Agung Pambudhi.
Menurut Sumarjono, proses klaim dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. BP
Jamsostek telah meluncurkan Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik). Layanan pembayaran
klaim itu sepenuhnya dilakukan secara daring. BP Jamsostek juga menyediakan pelayanan tatap
muka langsung bernama Lapak Asik Onside di cabang-cabang BP Jamsostek.
Relaksasi Iuran Sumarjono juga mengungkapkan, meski jumlah peserta berkurang, iuran BP
Jamsostek sampai September 2020 tumbuh 5,33% (yoy) menjadi Rp 55,58 triliun. Sedangkan
dana kelolaan naik dari Rp 430 triliun pada September 2019 menjadi sekitar Rp 450 triliun pada
September 2020. Adapun portofolio investasi lebih dari 60% ditempatkan pada instrumen surat
berharga negara (SBN).
Dia menjelaskan, sebagai kepedulian kepada pemberi kerja saat kondisi sulit, pemerintah melalui
BP Jamsostek memberikan relaksasi iuran pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP), dari ketentuan yang berlaku. Iuran pada
program-program tersebut mendapat diskon 99%.
Selanjutnya, kata Sumarjono, pemerintah juga memberi kelonggaran batasan untuk pembayaran
iuran. Dari pembayaran yang diwajibkan pada tanggal 15 pada bulan berikutnya menjadi 30
pada bulan berikutnya. Juga pengenaan denda yang dikurangi dari 2% menjadi 0,5%.
"Adanya relaksasi iuran ini ada pengaruhnya terhadap penerimaan iuran. Tapi kami berpendapat
bahwa relaksasi ini adalah langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan kepada peserta.
Perlu ditegaskan, dengan adanya relaksasi iuran dan penurunan kinerja iuran ini, manfaat yang
diberikan tetap sama sesuai regulasi yang ada," tandas Sumarjono.
Subsidi Upah Bisa Disalurkan Lewat Kantor Pos Terkendala Rekening, 3,3 Juta Pekerja Batal
Terima Subsidi Upah Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id).
357
