Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2021
P. 132
disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total
tenaga kerja yang bekerja.
Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses
kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.
Hal itu, lanjutnya, mengingat penyandang disabilitas berhak berpartisipasi dan berperan serta
dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan
ekonominya.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan untuk mendukung
dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Suhartono menambahkan pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk diharapkan dapat
memotivasi perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka
mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang
ketenagakerjaan.
"Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," katanya.
Suhartono berharap momentum Rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu mewujudkan
komitmen pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang disabilitas,
agar mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas dasar
kesetaraan.
Plt. Direktur Bina PTKDN Nora Kartika Setyaningrum dalam laporannya menyatakan sesuai PP
Nomor 60 Tahun 2020, penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh
Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Menurutnya, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan,
diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaaannya kepada Pemda
dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di Pemda
menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan,
penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah," ujarnya.
Nora menambahkan rakor digelar selain sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk
memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, juga
bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui
layanan ketenagakerjaan yang inklusif disabilitas.
"Sehingga para penyandang disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar
kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi, " katanya.
131
