Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2021

23.556 DISABILITAS BARU 1.478 TERSERAP KERJA

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat mencapai 23.556
orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.478 penyandang disabilitas yang bekerja.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja seusai
menandatangani nota keepahaman (MOU) antara Pemda Provinsi Jabar dan
Kementerian Ketenagakerjaan tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis
(3/6/2021),

Menurut Setiawan, ketimpangan tersebut diakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat
mendukung kinerja penyandang disabilitas, bukan akibat kurangnya kemampuan atau
skill.

"Kalau yang kami pahami, sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang
mempunyai kemampuan. Namun, yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait
dengan fasilitasnya yang memang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan
semestinya," ucap Setiawan. Setiawan menuturkan, pihaknya sudah menyerap aspirasi
dan berdiskusi dengan asosiasi-asosiasi penyandang disabilitas.

Dalam diskusi tersebut, asosiasi penyandang disabilitas berharap dapat mengisi seluruh
formasi pekerjaan. Namun, terhambat fasilitas yang dapat mendukung kinerja mereka.

"Saya mempunyai pengalaman ketika menindaklanjuti peraturan pemerintah terkait
dengan 1-2 persen jumlah formasi harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas.
Kami banyak berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya,
mereka menginginkan semua te-man-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi
(pekerjaan)," katanya.

Fasilitas

"Namun, sekali lagi poinnya adalah mereka harus perhatikan fasilitas di tempat kerjanya
nanti harus seperti apa," ujarnya.

Oleh karena itu, Setiawan berharap dengan adanya MOU dan unit layanan disabilitas,
dapat menjawab kesulitan para penyandang disabilitas supaya terserap ke dalam
peluang kerja yang lebih luas.

Menurut dia, MOU tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Setiawan menilai penting unit layanan disabilitas. Sebab, fungsi unit layanan tersebut
meliputi pendampingan peserta didik, pengembangan program kom-pensatorik,
penyediaan media pembelajaran dan alat bantu, layanan deteksi dini dan intervensi dini,
serta penyediaan layanan konsultasi.

"Implementasi untuk unit pelayanan disabilitas ini menjadi penting," kata Setiawan.
(Novianti Nurul-liah)###

17