Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2021
P. 80
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya membuktikan tenaga kerja penyandang
disabilitas sebagai sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat
baik dan produktif. Upaya tersebut akan dibuktikan Kemnaker melalui unit layanan disabilitas
(ULD). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
(Binaperta) dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemenaker Suhartono.
LEWAT ULD, KEMENAKER BUKTIKAN PENYANDANG DISABILITAS MILIKI ETOS
KERJA BAIK
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya membuktikan tenaga kerja penyandang
disabilitas sebagai sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat
baik dan produktif.
Upaya tersebut akan dibuktikan Kemnaker melalui unit layanan disabilitas (ULD). Hal ini
disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binaperta) dan
Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemenaker Suhartono.
" Penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak. Lebih dari itu, mempekerjakan mereka
mampu memberikan benefit atau nilai tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik
perusahaan," ujar Suhartono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis
(3/6/2021).
Keuntungannya, lanjut dia, perusahaan akan dianggap sebagai entitas yang berkomitmen
mewujudkan dunia kerja inklusif dalam penghormatan asas kesetaraan.
Pernyataan tersebut disampaikan Suhartono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan
Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis.
Melalui rakor itu, Kemenaker berupaya melakukan percepatan penyelenggaraan ULD Bidang
Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja maupun pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang
disabilitas.
Adapun tujuannya untuk mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi
penyandang disabilitas.
Suhartono menjelaskan, berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) dan
data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) provinsi, kabupaten dan kota per Januari 2020, tercatat 546
perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total
tenaga kerja yang bekerja.
Dari data tersebut, ia mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan
akses kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.
"Mereka berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai
kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya," ucap Suhartono.
Ia menambahkan, pemerintah bahkan diwajibkan mendukung dan mengapresiasi dunia usaha
yang mempekerjakan para penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU)
Nomor 8 Tahun 2016.
79
