Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2021

Suhartono pun berharap, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk dapat memotivasi
perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan lapangan kerja untuk
para penyandang disabilitas.

Tak hanya itu, imbuhnya, perusahaan diharapkan pula bisa semakin terbuka untuk mewujudkan
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.

"Saat ini, dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa
peralatan produksi atau peralatan kerja. Hal ini guna membantu keberlanjutan usaha maupun
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," kata dia.

Terkait rakor, ia berharap percepatan penyelenggaraan ULD mampu mewujudkan komitmen
pemerintah daerah (pemda) dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang
disabilitas.

"Tujuannya agar mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan
atas dasar kesetaraan," imbuh Suhartono.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja
Dalam Negeri (PTKDN) Nora Kartika Setyaningrum mengatakan, diperlukan diseminasi informasi
tentang kebijakan dan teknis penyelenggaraan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan
ULD Bidang Ketenagakerjaan.

Diseminasi tersebut ditujukan kepada pemda dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta
pemangku kepentingan terkait.

"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di pemda agar
menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari perencanaan,
penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan daerah," ujar Nora.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan ULD bidang ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh disnaker
provinsi dan kabupaten atau kota.

Penyelenggaraan itu juga membutuhkan kerja sama lintas sektor sesuai dengan laporan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020.

Lebih lanjut Nora menambahkan, rakor digelar untuk memperluas akses dan kesempatan kerja
bagi penyandang disabilitas melalui layanan ketenagakerjaan secara inklusif.

Rakor merupakan bentuk peningkatan kesadaran untuk memberikan pelayanan ketenagakerjaan
yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

"Sehingga para penyandang disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar
kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi," kata Nora.

Untuk diketahui, dalam rakor tersebut turut dihadiri beberapa pejabat daerah, yaitu Sekretaris
Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja dan 40 peserta secara luar jaringan (luring).

Hadir pula peserta sebanyak 215 orang secara daring yang terdiri dari Sekda, Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), Kepala Disnaker, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), perwakilan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), serta Kepala Organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh Provinsi Jabar.

80