Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

Manager Corporate Communication Chevron Pacific Indonesia, Sonitha Poernomo
mengungkapkan hubungan kerja PT CPI dan karyawannya diatur oleh dan tunduk pada
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah
disepakati PT CPI dengan serikat pekerja selaku perwakilan karyawan.

"PT CPI menghormati hak setiap karyawan untuk menyampaikan pendapat, kami juga
menghormati keputusan yang ditetapkan lembaga peradilan Republik Indonesia," terang
Soenitha ketika dihubungi Kontan, Rabu (4/8).

Soenitha mengungkapkan, Mahkamah Agung telah memutuskan mengabulkan permohonan PHK
PT CPI terhadap dua orang pegawai, yaitu YT dan NOF. Sementara itu, pengajuan permohonan
PHK CPI terhadap dua orang pegawai lainnya (ROF dan AB) juga telah disetujui oleh Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI) Pekanbaru. Atas putusan PHI Pekanbaru dimaksud, mereka
mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

"Merupakan komitmen dan kewajiban PT CPI untuk menegakkan aturan dan disiplin Perusahaan
dengan tujuan menjaga nilai-nilai dan kinerja Perusahaan serta untuk membangun hubungan
ketenagakerjaan yang konstruktif," tegas Soenitha.

Sebelumnya, tiga serikat pekerja yang terdiri dari Serikat Pekerja Nasional Chevron (SPNC),
Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dan Serikat Pekerja Chevron Indonesia (SPCI)
mempermasalahkan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak berdasar kepada empat
karyawan CPI.

Menurut Serikat Pekerja, hingga saat ini belum ada penetapan tertulis dari Lembaga
Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan
keempat karyawan bersalah dan layak untuk di PHK sesuai dengan bunyi PKB pada pasal 125
ayat (1). Merujuk pasal tersebut, maka status keempat karyawan tersebut sampai dengan saat
ini seharusnya masih merupakan pekerja CPI.

Ketua Umum SPNC Ruslan Husin mengungkapkan, ketiga Serikat Pekerja memperingatkan pihak
CPI agar patuh dan melaksanakan ketentuan PKB Pasal 141 terkait PHK Pekerja CPI setelah
berakhirnya kontrak Blok Rokan. Artinya, ketika terjadi alih kelola nanti, keempat karyawan dapat
menerima manfaat sebagaimana mestinya.

“Bahwa kita mempunyai Kesepakatan yang sudah kita sepakati dan daftarkan ke pihak yang
berwenang di dalam PKB, terkait dengan PHK pekerja CPI dengan berakhirnya Kontrak Blok
Rokan yang diatur dalam Pasal 141 PKB," kata Ruslan dikutip dari keterangan resmi, Rabu (4/8).

Ruslan melanjutkan, Blok Rokan yang dikelola CPI, akan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021
dimana Pasal 141 PKB tersebut menjadi Landasan Hukum CPI untuk melakukan kesepakatan
PHK kepada seluruh Pekerja CPI yang saat ini bekerja di Blok Rokan. Adapun, Persetujuan
Bersama (PB) untuk PHK kepada Pekerja CPI lainnya sudah disepakati dan tinggal menunggu
pelaksanaan serta pembayaran manfaat PHK saja.

Ruslan menekankan permasalahan yang menimpa ke empat pekerja seharusnya dapat
diselesaikan secara bipartit tanpa perlu mengusulkan PHK. Ruslan Husin menyoroti unit kerja
Human Resources Industrial Relations (HRIR) CPI yang dinilai tidak mampu menjalankan
fungsinya dengan baik sebagai pembina serta menjalin hubungan industrial yang harmonis
antara perusahaan dengan pekerja.
"PKB kami buat dengan sangat jelas dan tanpa perlu penafsiran apapun. Seharusnya HRIR
menjalankan proses pembinaan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan tertulis
sebagaimana ketentuan perundangan. Kami mencatat, banyak sekali pelanggaran PKB yang
telah terjadi menyangkut hak pekerja," kata Ruslan.

134