Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 151
KENAPA BLT SUBSIDI GAJI TAK DIBERIKAN KE PEKERJA INFORMAL?
JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji dicairkan kepada para pekerja
yang terdampak pandemi virus corona. Namun sasaran BLT Subsidi Gaji masih sedikit pada
pekerja informal.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
pemerintah mengeluarkan sebuat kebijakan program yang hanya dikhususkan untuk pekerja
formal, sementara segmen kepesertaan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ada juga segmen
pekerja bukan penerima upah (Pekerja informal), pekerja migran Indonesia (PMI), dan pekerja
jasa konstruksi (Jakon).
"Saya kira hampir semua pekerja terdampak pandemi Covid-19 ini, termasuk pekerja informal,
PMI, dan Jakon. Kita bisa saksikan dengan kasat mata bagaimana pekerja ojek online, baik yang
belum maupun yang sudah menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan, yang dikategorikan
sebagai pekerja informal, sangat terdampak akibat PPKM Darurat ini, namun tidak menjadi
sasaran BSU," ujar Timboel di Jakarta, Rabu(4/8/2021).
"Tidak hanya itu, ada juga PMI kita yang pulang dari luar negeri karena terdampak pandemic
Covid19, dan pekerja Jakon yang proyeknya terhenti karena pandemi, yang memang butuh BSU,
tapi tidak menjadi sasaran BSU. Mereka semua adalah peserta yang membayar iuran, sama
seperti pekerja formal, dan justru mereka adalah kelompok pekerja rentan yang sangat
terdampak pandemi, tapi mereka kembali tidak menjadi sasaran BSU," ungkap Timboel.
Di tahun lalu pun kelompok pekerja ini tidak dapat BSU karena Pemerintah hanya fokus pada
pekerja formal. "Tidak ada keberpihakan pemerintah kepada kelompok pekerja rentan ini,"
tandanya.
"Kenapa jumlah sasarannya turun dan nilai bantuannya turun, ya karena kondisi APBN yang
memang juga terbatas, dengan kondisi defisit semakin besar," terang Timboel.
Dengan disyaratkannya peserta aktif maka sebenarnya Pemerintah juga melakukan diskriminasi
kepada pekerja formal yang tidak aktif karena menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan
pekerja formal yang tidak didaftarkan pemberi kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja formal
yang tidak aktif dan yang tidak didaftarkan ini dipastikan tidak dapat BSU karena tidak masuk
dalam persyaratan di Permenaker no. 16 tahun 2021.
150
