Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah data terbaru Kedubes Amerika Serikat 2020 bahwa
di Indonesia diperkirakan ada 70.000 - 80.000 pekerja seks anak dan dewasa yang banyak
terdapat di industri pertambangan di Maluku, Jambi dan Papua.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki aplikasi Sistem
Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang merekam kasus TPPO
setiap tahunnya. Tahun 2020 diidentifikasi bahwa kasus TPPO pada perempuan dan anak justru
meningkat 62,5 persen.

Situasi pandemi mengakibatkan keluarga semakin rapuh hingga mengakibatkan pengawasan
pada anggota keluarga berkurang, atau bahkan orang tua menuntut anak untuk ikut
menanggung beban ekonomi.

Mengatasi kasus perdagangan anak tidaklah mudah karena berbagai tantangan yang ada. Salah
satu yang belakangan terjadi adalah lemahnya pengawasan orang tua yang mengakibatkan
terjadi penyalahgunaan teknologi dan media sosial dapat menjadi pintu masuk dalam
perdagangan anak.

KPAI menemukan bahwa 60 persen kasus prostitusi anak di tahun 2021 dijaring lewat media
sosial dimana seorang anak dijanjikan sesuatu yang menggiurkan hingga mereka mudah
dimobilisasi kemudian dieksploitasi secara seksual.

Di Indonesia masalah perdagangan orang sangat kompleks karena terkadang hadir dalam bentuk
yang tidak terlalu menonjol seperti dalam kasus tenaga kerja. Umumnya masyarakat hanya
memahami perdagangan orang dalam bentuk perekrutan dan pengiriman pekerja migran apalagi
yang mengalami kekerasan fisik, seksual dan perbudakan.

Bahkan publik kurang menyadari potensi menjurus pada perdagangan orang yang pernah ketika
terjadi penyebaran sebuah pamlet yang disisipkan pada eksemplar surat kabar nasional edisi 9
Februri 2021 yang berisi ajakan menikah pada usia 12-21 tahun dengan konten promosi " Aisha
Wedding" .

Indonesia telah memperbaharui Undang undang tentang Perlindungan Anak UU Nomor 17 tahun
2016 tentang Penetapan Perpu 1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23/2002 menjadi
Undang-undang.

Selain itu pemerintah juga membuat Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
TPPO, kemudian di kuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO). Hingga kini
terbentuk 32 Gugus Tugas Provinsi dan 25 Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

Untuk mempermudah penangangan kasus kekerasan dan TPPO Kemenkes mengembangkan
aplikasi sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui Simfoni PPA
(Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).
Hal ini dimaksudkan agar ada pendokumentasian data kekerasan melalui sistem pencatatan dan
pelaporan lintas kabupaten maupun lintas propinsi melalui sistem aplikasi yang terpadu dan
komprehensif. Dengan demikian ketika ditemukan kasus maka lebih mudah untuk dilakukan
pengusutan dan penyelidikan karena tersedia data dan informasi yang cukup serta
mempermudah alur pengusutan dan bukti cukup dihadapkan ke pengadilan.

Mencegah perdagangan anak menjadi tanggungjawab semua unsur masyarakat mulai keluarga
sebagai kelompok inti tempat anak mendapatkan perlindungan. Upaya yang dilakukan adalah
dengan sosialisasi, edukasi, literasi dan penyadaran sosial agar masyarakat tidak menjadi korban.
(LITBANG KOMPAS).

41