Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

Dia menilai penerapan Permenaker 16/2021 tentang bantuan subsidi upah secara menyeluruh
yang terkendala dari sisi anggaran tidak terlepas dari pemangkasan anggaran yang dilakukan
pemerintah demi memprioritaskan penanganan di sektor kesehatan.

Kementerian Ketenagakerjaan, sambungnya, kemungkinan mempertimbangkan wilayah-wilayah
yang menjadi prioritas berdasarkan kondisi tersebut, di mana tahun ini penyaluran dinilai tidak
memungkinkan untuk mencakup seluruh pekerja yang terdampak.

Namun, untuk memastikan penyaluran BSU tepat sasaran Adi mengatakan pemerintah perlu
melakukan sinkronisasi data antar pemangku kepentingan untuk kemudian dilakukan verifikasi
untuk menjamin penyalurannya bisa tepat sasaran.
Upaya sinkronisasi tersebut dinilai sangat mungkin untuk dilakukan. Sebab, kata Adi, sejak jauh-
jauh hari komunikasi antara Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin, dan serikat pekerja sudah
terjalin.

Lebih jauh dia mengatakan pemerintah juga mesti cermat dalam memperhatikan pekerja yang
terdampak secara sektoral. Sebagaimana diketahui, sejumlah sektor usaha memang mengalami
dampak yang cukup dahsyat akibat penerapan PPKM.

Pemerintah sendiri menyorot pekerja di sejumlah sektor yang terdampak akibat PPKM, antara
lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan,
transportasi, aneka industri, properti, dan real estat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pemerintah bisa
memindahkan alokasi anggaran di sejumlah pos yang dinilai tidak begitu urgen saat ini untuk
dialokasikan ke penyaluran BSU sehingga pekerja di wilayah basis industri di atas bisa merasakan
subsidi tersebut.

Menurut Faisal, anggaran infrastruktur masih bisa disisir kembali, terutama yang dialokasikan
untuk proyek-proyek yang masih dalam tahap perencanaan dan masih bisa ditunda. Kemudian,
sambungnya, anggaran pertahanan dan keamanan yang besar juga dinilai dapat dialokasi
sebagian untuk BSU. "Kalau melihat anggaran PEN yang besar, dan pemerintah fokus, banyak
pos-pos yang bisa dipindahkan alokasi anggarannya untuk bantuan subsidi upah. Harusnya,
penyaluran subsidi upah kepada seluruh pekerja masih bisa dilakukan," ujar Faisal.

Pemerintah, lanjutnya, mesti melakukan upaya lebih dalam menyisir anggaran PEN dengan total
mencapai Rp22S,4 triliun di sejumlah pos-pos yang dinilai belum terlalu penting saat ini untuk
kemudian disalurkan kepada pekerja di wilayah basis industri yang menerapkan PPKM level 3-4.

36