Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 36

Kedua, besaran dana yang akan diterima oleh pekerja pada 2021 senilai Rp500.000 per bulan
              untuk 2 bulan dan disalurkan sekaligus senilai Rpl juta. Tahun lalu, dana yang disiurkan senilai
              Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, sehingga jumlah BSU yang diperoleh senilai Rp2,4 juta.

              Ketiga, dari sisi skema penyaluran, khususnya rekening penerima BSU yang seluruhnya akan
              disalurkan melalui empat Bank Himbara, yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri.
              Tahun lalu penyaluran dana BSU menggunakan rekening pribadi penerima BSU.

              Sementara itu, tidak terdaftarnya pekerja di sejumlah wilayah basis industri level 3 dan 4 sebagai
              penerima  subsidi  upah  disinyalir  terjadi  karena  keterbatasan  anggaran.  Pemerintah  pun
              dianjurkan untuk mencari keluar jalan agar penyaluran subsidi tetap merata.
              Sebagai contoh, dalam lampiran Permenaker No. 16/2021 tentang subsidi upah wilayah yang
              mendapatkan bantuan subsidi upah di Provinsi Sumatra Utara hanya Kota Medan dan Sibolga,
              sedangkan 22 daerah basis industri lainnya yang ditetapkan dalam PPKM Level 3 tidak terdaftar.

              Di Nusa Tenggara Barat, daerah level 3 di tidak masuk dalam lampiran sebagai daerah penerima
              BSU, demikian juga dengan Kota Bitung yang masuk level 4 di Sulawesi Utara tetapi tidak masuk
              sebagai daerah penerima BSU.

              Sekretaris  Jenderal  Organisasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (OPSI)  Timboel  Siregar  meminta
              pemerintah untuk mencari jalan keluar agar tidak terjadi diskriminasi terhadap pekerja yang lain
              yang memenuhi syarat untuk memeroleh subsidi upah.

              "Kalau memang anggaran terbatas, pemerintah tetap harus dicari jalan agar semua pekerja di
              wilayah industri level 3 dan level 4, baik esensial dan nonesensial, yang berhak mendapatkan
              subsidi upah ter-coiOT," ujar Timboel.


              Agar cakupan subsidi upah merata, kata Timboel, pemerintah harus melakukan double screening
              terhadap  data  yang  diserahkan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  sehingga  ada  kemungkinan  bisa
              dilakukan pemangkasan. Hal itu dinilai perlu dilakukan untuk menghemat anggaran sehingga
              penyaluran bisa merata.

              Sebab, sambungnya, pekerja yang masih terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan masih
              menerima upah sehingga tidak menutup kemungkinan tidak terdampak akibat penerapan PPKM
              level 3-4.

              "Permenaker  juga  harus  mengacu  kepada  instruksi  Kemendagri  yang  baru  sebagai  referensi
              Permenaker. Saya mendorong lampiran Permenaker di-update ke instruksi Kemendagri nomor
              27 dan 28 sebagai follow up peipanjangan PPKM," katanya.

              Selain itu, lampiran wilayah penerima subsidi upah dalam Permenaker No. 16/2021 diharapkan
              direvisi mengacu kepada Inmendagri No. 27/2021 tentang pemberlakuan PPKM level 3-4 Jawa-
              Bali dan Inmendagri No. 27/2021 tentang pemberlakuan PPKM level 3-4 di luar Jawa-Bali.

              JANGAN DIPAKSAKAN

              Sementara itu, Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi
              Mahfudz  Wuhadji  mengatakan  kalau  pemerintah  memaksakan  penambahan  anggaran
              konsekuensinya  anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  akan  terganggu  serta
              menambah utang negara.

              "Seharusnya BSU disalurkan berkesinambungan tanpa melihat momen tertentu seperti PPKM.
              Namun, karena keterbatasan anggaran tidak ada pilihan lain. Ketidakpuasan pasti terjadi, tapi
              paling tidak pemerintah sudah melakukan antisipasi," ujar Adi.



                                                           35
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41