Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

Kedua, besaran dana yang akan diterima oleh pekerja pada 2021 senilai Rp500.000 per bulan
untuk 2 bulan dan disalurkan sekaligus senilai Rpl juta. Tahun lalu, dana yang disiurkan senilai
Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, sehingga jumlah BSU yang diperoleh senilai Rp2,4 juta.

Ketiga, dari sisi skema penyaluran, khususnya rekening penerima BSU yang seluruhnya akan
disalurkan melalui empat Bank Himbara, yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri.
Tahun lalu penyaluran dana BSU menggunakan rekening pribadi penerima BSU.

Sementara itu, tidak terdaftarnya pekerja di sejumlah wilayah basis industri level 3 dan 4 sebagai
penerima subsidi upah disinyalir terjadi karena keterbatasan anggaran. Pemerintah pun
dianjurkan untuk mencari keluar jalan agar penyaluran subsidi tetap merata.
Sebagai contoh, dalam lampiran Permenaker No. 16/2021 tentang subsidi upah wilayah yang
mendapatkan bantuan subsidi upah di Provinsi Sumatra Utara hanya Kota Medan dan Sibolga,
sedangkan 22 daerah basis industri lainnya yang ditetapkan dalam PPKM Level 3 tidak terdaftar.

Di Nusa Tenggara Barat, daerah level 3 di tidak masuk dalam lampiran sebagai daerah penerima
BSU, demikian juga dengan Kota Bitung yang masuk level 4 di Sulawesi Utara tetapi tidak masuk
sebagai daerah penerima BSU.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta
pemerintah untuk mencari jalan keluar agar tidak terjadi diskriminasi terhadap pekerja yang lain
yang memenuhi syarat untuk memeroleh subsidi upah.

"Kalau memang anggaran terbatas, pemerintah tetap harus dicari jalan agar semua pekerja di
wilayah industri level 3 dan level 4, baik esensial dan nonesensial, yang berhak mendapatkan
subsidi upah ter-coiOT," ujar Timboel.

Agar cakupan subsidi upah merata, kata Timboel, pemerintah harus melakukan double screening
terhadap data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga ada kemungkinan bisa
dilakukan pemangkasan. Hal itu dinilai perlu dilakukan untuk menghemat anggaran sehingga
penyaluran bisa merata.

Sebab, sambungnya, pekerja yang masih terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan masih
menerima upah sehingga tidak menutup kemungkinan tidak terdampak akibat penerapan PPKM
level 3-4.

"Permenaker juga harus mengacu kepada instruksi Kemendagri yang baru sebagai referensi
Permenaker. Saya mendorong lampiran Permenaker di-update ke instruksi Kemendagri nomor
27 dan 28 sebagai follow up peipanjangan PPKM," katanya.

Selain itu, lampiran wilayah penerima subsidi upah dalam Permenaker No. 16/2021 diharapkan
direvisi mengacu kepada Inmendagri No. 27/2021 tentang pemberlakuan PPKM level 3-4 Jawa-
Bali dan Inmendagri No. 27/2021 tentang pemberlakuan PPKM level 3-4 di luar Jawa-Bali.

JANGAN DIPAKSAKAN

Sementara itu, Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi
Mahfudz Wuhadji mengatakan kalau pemerintah memaksakan penambahan anggaran
konsekuensinya anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terganggu serta
menambah utang negara.

"Seharusnya BSU disalurkan berkesinambungan tanpa melihat momen tertentu seperti PPKM.
Namun, karena keterbatasan anggaran tidak ada pilihan lain. Ketidakpuasan pasti terjadi, tapi
paling tidak pemerintah sudah melakukan antisipasi," ujar Adi.

35