Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 50
Judul Pemerintah Resmi Bentuk Tim Penyelenggaraan Program JKP
Nama Media bisnis.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://finansial.bisnis.com/read/20210804/215/1426088/pemerintah-
resmi-bentuk-tim-penyelenggaraan-program-jkp
Jurnalis Wibi Pangestu Pratama
Tanggal 2021-08-04 23:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah membentuk Tim Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP
seiring telah berlakunya program baru jaminan sosial ketenagakerjaan, menyertai empat
program lainnya. Pembentukan tim itu tecantum dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
93/2021 tentang Tim Penyelenggaraan Program JKP. Beleid itu ditetapkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rabu (28/7/2021) dan mulai berlaku pada tanggal yang
sama.
PEMERINTAH RESMI BENTUK TIM PENYELENGGARAAN PROGRAM JKP
Pemerintah membentuk Tim Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP
seiring telah berlakunya program baru jaminan sosial ketenagakerjaan, menyertai empat
program lainnya.
Pembentukan tim itu tecantum dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 93/2021 tentang Tim
Penyelenggaraan Program JKP. Beleid itu ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
pada Rabu (28/7/2021) dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 93/2021, terdapat 26 jabatan yang ada dalam
tim tersebut yang dipimpin oleh Ida selaku Pembina. Lalu, Ketua Pengarah Tim Penyelenggaraan
Program JKP adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
Jabatan-jabatan lainnya dipegang oleh empat Direktur Jenderal di Kementerian
Ketenagakerjaan, Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Badan Perencanaan
dan Pengembangan Ketenagakerjaan, sejumlah staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, serta
sejumlah direktur dan kepala.
Sebagai Pembina, Ida memiliki tugas untuk memberikan arahan yang bersifat strategis dalam
rangka pelaksanaan program JKP di kementeriannya.
Dia pun bertugas melakukan koordinasi lintas sektor yang bersifat strategis, misalnya dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.
49
