Page 278 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 278

Namun dirinya sedikit mengingatkan, jika masih belum ada tuntutan kelompok buruh yang belum
              diakomodir, itu karena berhubungan dengan politik negara dan hal lainnya yang semuanya saling
              berkaitan satu sama lain.

              "Kita tidak bisa 100 persen (mendapatkan apa yang diinginkan). Namanya politik negara, ita
              harus mengerti. Kita harus mengerti kadang-kadang ada kebutuhan ini dan itu. Ada keperluan,
              dan kita (Indonesia) butuh investasi dari mana-mana," ucap Ketua Umum DPP Partai Gerindra
              tersebut  melalui  dalam  wawancara  yang  dirilis  DPP  Partai  Gerindra  di  Jakarta,  Senin
              (12/10/2020).

              Setelah mempelajari, UU Ciptaker adalah menyederhanakan klaster-klaster yang berhubungan
              erat dengan UMKM, tenaga kerja, dan investasi, dengan tujuan pertumbuhan  ekonomi demi
              kesejahteraan rakyat.

              "Tanpa pertumbuhan, tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi, dan dengan demikian,
              kehidupan buruh akan tambah parah. Jadi memang kita paham, saya paham kesulitan buruh,"
              ujar Prabowo.

              Prabowo  merincikan,  dalam  UU  Cipta  Kerja  terdapat  11  klaster,  yaitu  ketenagakerjaan,
              penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan UMKM,
              pengenaan sanksi, administrasi pemerintahan, kemudahan proyek pemerintah, dukungan riset
              dan inovasi, hingga kawasan ekonomi khusus.

              Ke-11 klaster tersebut, kata Prabowo, disederhanakan agar mengangkat pertumbuhan ekonomi.

              Sebelumnya,  Prabowo  Subianto  meminta  masyarakat  Indonesia  bersabar  dan  melihat  hasil
              penerapan Undang Undang Cipta Kerja terlebih dahulu.

              Menurutnya, jika memang pelaksanaan maupun penerapan UU Ciptaker ini tidak bagus, barulah
              kemudian masyarakat dapat melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi
              (MK).

              "Coba sabar, kita coba dulu. Kalau undang-undang ini tidak bagus, pelaksanaannya tidak baik,
              bawa judicial review ke MK," kata Prabowo dalam wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra di
              Jakarta, Senin (12/10/2020).

              Prabowo mengutarakan, sejarah sudah membuktikan hal-hal seperti ini. Dan sudah berkali-kali
              terjadi hal yang sama mengenai lahirnya undang-undang baru.
              "Sudah  berkali-kali  terjadi  dalam  sejarah.  Jadi  mari  berpikir  tenang,  dengan  sehat,  dengan
              kekeluargaan," ucapnya menambahkan.























                                                           277
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283