Page 274 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 274

Meski begitu,  Menaker  mengingatkan perusahaan atau tempat-tempat usaha tetap menerapkan
              protokol kesehatan yang ketat.
              Kemenaker sudah mengeluarkan surat edaran tentang rencana keberlangsungan usaha dalam
              menghadapi pandemi Covid-19 dan protokol pencegahan penularan Covid-19 di perusahaan.

              Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dan
              keberlangsungan usaha pada era adaptasi kebiasaan baru.

              "Melalui  kebijakan  ini,  perusahaan  diminta  untuk  menyusun  perencanaan  keberlangsungan
              usaha dalam menghadapi pandemi dan juga memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam
              pelaksanaan kegiatan usaha," kata dia.

              Menaker  mengatakan,  perkembangan  wabah  Covid-19  di  Indonesia  memang  telah  memukul
              perekonomian yang pada akhirnya juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.
              Berdasarkan  data  Kementerian  Ketenagakerjaan  hingga  30  Agustus  2020,  pekerja  yang
              terdampak Covid-19 mencapai 2,1 juta orang.

              "Ini yang terdata yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Bisa lebih datanya karena datanya
              ada  di  Kementerian  Koperasi,  Kementerian  Pariwisata  terutama  pada  sektor  pariwisata,"
              ucapnya.

              Seperti dikatahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mencabut rem darurat
              PSBB yang diperketat. PSBB masa transisi jilid II kali ini diberlakukan selama dua pekan, mulai
              12 hingga 25 Oktober 2020.

              Sebelumnya, Pemprov DKI memutuskan menarik rem darurat dan memberlakukan PSBB yang
              diperketat karena lonjakan kasus harian Covid-19 pada awal September 2020.

              Penerapan PSBB masa transisi jilid II mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1020 Tahun
              2020 yang diteken Anies pada 9 Oktober 2020. Keputusan pencabutan rem darurat pun disebut
              telah didiskusikan dengan pemerintah pusat.



































                                                           273
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279