Page 294 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 294

"Kami juga mendesak Presiden RI untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti
              Undang-Undang) tentang pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja," ujarnya seperti dikutip dari
              Antara,  Selasa (13/10).

              Selain  itu,  para  buruh  juga  mendesak  anggota  DPRD  Kalbar  untuk  menandatangani  surat
              pernyataan menolak RUU Omnibus Law disahkannya menjadi UU Cipta Kerja.

              "Kami juga mendukung Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, pimpinan kami di tingkat pusat untuk
              melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi,"
              ujar Suherman.

              Dalam kesempatan itu, Suherman juga meminta dan terus mengimbau kepada para peserta
              demo  untuk  tetap  tertib  dalam  menyampaikan  aspirasinya,  dan  jangan  mudah  terprovokasi
              sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

              Hingga berita ini ditulis, perwakilan Serikat Buruh Kalbar sedang berdialog dengan para anggota
              DPRD Kalbar, guna menyampaikan aspirasinya yakni menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

              Dari pantauan di lapangan, ratusan personel polisi dari Polda Kalbar berjaga-jaga di kawasan
              Gedung DPRD Kalbar, dan termasuk didukung oleh berbagai kendaraan taktis, seperti water
              canon dan lainnya.

              Sebagai informasi, demo penolakan omnibus law Ciptaker berlangsung di sejumlah daerah di
              Indonesia sejak undang-undang itu disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin sore (5/10).
              Pada 5-7 Oktober 2020, Polri berhasil menyekat massa aksi sehingga tidak melakukan unjuk rasa
              yang  digawangi  sebagian  besar  oleh  massa  buruh  dan  mahasiswa  di  kawasan  ibu  kota  RI
              tersebut.

              Namun,  pada  Kamis  (8/10),  massa  tak  terbendung  dan  berupaya  mendekati  Istana
              Kepresidenan--setidaknya lewat dua arah yakni dari kawasan Simpang Harmoni dan Thamrin.
              Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri saat hari itu tak berada di Jakarta karena sedang
              melakukan kunjungan kerja meninjau food estate di Kalimantan Tengah. Sementara itu, DPR
              sendiri tengah masa reses hingga 8 November mendatang.

              Aksi menolak omnibus law UU Ciptaker sendiri terus berlangsung saban harinya di sejumlah
              daerah  di  Indonesia,  termasuk  massa  buruh  yang  kembali  mencoba  mendekati  Istana
              Kepresidenan kemarin. Namun, mereka hanya diberi ruang menyampaikan pendapat sampai titik
              Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saja.

              Hari ini pun ada lagi aksi massa tolak omnibus law di Jakarta yang dilakukan alians PA 212 dkk.
              Namun, langkah mereka sejauh ini dihentikan hanya boleh berunjuk rasa di titik Patung Kuda
              juga.
              (Antara/kid).

















                                                           293
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299