Page 304 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 304
Judul BPJS Watch Kritik JKP di UU Ciptaker: Siapa yang Mau Bayar
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201013111126-78-
557772/bpjs-watch-kritik-jkp-di-uu-ciptaker-siapa-yang-mau-bayar
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-13 11:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indra Munaswar (Koordinator BPJS Watch) Harus jelas dulu dari mana uangnya. Siapa
yang mau bayar? Karena uang yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh sembarang
digeser. Silang pakai saja tidak boleh. Misalnya, jaminan kematian dipakai untuk jaminan
kecelakaan kerja, tidak boleh
positive - Indra Munaswar (Koordinator BPJS Watch) Ini mau dikasih ke seluruh pekerja formal
atau mencakup pekerja kecil dan mikro dan yang nonformal juga? Mekanismenya bagaimana?
Tumpang tindih enggak sama program lain? Prakerja, misalnya. Ini kan harus dipikirin
negative - Indra Munaswar (Koordinator BPJS Watch) Yang belum dapat pekerjaan bagaimana?
Yang terus menganggur apakah dibiayai terus? Bisa saja memang itu diatur di BP Jamsostek,
tapi balik lagi anggarannya dari mana. Kalau mau lebih lama dia siapa yang bayar?
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yang terkait dengan dana awal untuk program
JKP, UU juga sudah mengatur dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp6 triliun
Ringkasan
Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar mengkritik rencana program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan ( JKP ) yang diatur dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pasalnya,
belum ada kejelasan siapa yang akan membayar program jaminan sosial tersebut. Selama ini,
BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki empat program yang ditanggung oleh buruh dan
pengusaha, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun
(JP), dan Jaminan Kematian (JK).
BPJS WATCH KRITIK JKP DI UU CIPTAKER: SIAPA YANG MAU BAYAR
Jakarta - Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar mengkritik rencana program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan ( JKP ) yang diatur dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Pasalnya, belum ada kejelasan siapa yang akan membayar program jaminan sosial tersebut.
303
