Page 355 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 355
Selain itu, UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih
tinggi daripada upah minimum dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
Mengenai PHK, dia mengakui, sejak berlakunya UU 13/2003, ketentuan mengenai pelaksanaan
pembayaran kompensasi PHK tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nilai pembayaran uang
pesangon cenderung lebih kecil daripada yang diatur dalam UU 13/2003.
Berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan 2019, dari 536 perjanjian bersama (PB) kasus PHK,
yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai UU 13/2003 hanya 27 persen atau sekitar 147
PB. Untuk sisanya, membayar kompensasi PHK sesuai UU 13/2003, tetapi memberikan dalam
bentuk lain.
Data itu sejalan dengan laporan World Bank 2010 yang mengutip data Sakernas BPS 2008.
Berdasar laporan, hanya 7 persen pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan UU 13/2003.
Lalu, 27 persen pekerja menerima pesangon sesuai UU 13/2003 dan sisanya (66 persen) sama
sekali tidak mendapat pesangon. "Dalam praktiknya, pembayaran uang pesangon lebih
dipengaruhi proses negosiasi sehingga besaran yang diterima pekerja atau buruh di bawah
ketentuan," paparnya.
Saksikan video menarik berikut ini: Editor : Ilham Safutra Reporter :
mia/agf/lyn/tyo/han/c7/oni.
354
