Page 352 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

"Jangan-jangan, kelompok ini, dalam tanda petik mengajukan gugatan, tapi dibikin dalil pasalnya
lemah, dengan demikian pasti kalah," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin
(12/10/2020).

Said mengatakan, tak dikabulkannya gugatan karena dalil yang lemah justru akan merugikan
bagi kelompok yang mempunyai legal standing terhadap aturan sapu jagat tersebut.

Misalnya, lemahnya dalil dalam pasal-pasal pada klaster ketenegakerjaan yang selama ini
ditentang elemen buruh.

Dengan demikian, kekalahan tersebut akan menutup kesempatan bagi elemen buruh yang
notabene mempunyai legal standing.

"Kami yang merasa legal standing menolak UU Cipta Kerja nanti ada pasal yang sama (yang
dipermasalahkan), padahal sudah kalah, itu berbahaya sekali," kata dia.
Ia menambahkan, pihaknya tak menjadikan judicial reciew sebagai opsi utama untuk
menggagalkan UU Cipta Kerja.

Akan tetapi, para buruh akan mengutamakan aksi-aksi yang konstitusional.

"Ini pilihan terakhir, yang akan kami lakukan tetap akan ada aksi-aksi," ujar dia.

Sejauh ini terdapat dua pemohon yang mengajukan gugatan UU Cipta Kerja kr MK.

Permohonan pertama diajukan oleh dua orang pekerja bernama Dewa Putu Reza dan Ayu Putri.

Berdasarkan berkas permohonan yang diunggah di laman MK RI, keduanya menyoal Pasal 59,
Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 79 Ayat (2) huruf b dan Pasal 78 Ayat (1) huruf b klaster
Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.

Pemohon menilai, berlakunya UU Cipta Kerja tidak memberikan perlindungan dan kepastian
hukum bagi para pemohon terkait status kepegawaian mereka.

Sebab, UU tersebut memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk mengadakan perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT) secara terus-menerus tanpa batasan waktu pembaruan.

Permohonan kedua diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja
Singaperbangsa (DPP FSPS) yang diwakili oleh ketua umumnya, Deni Sunarya, serta sekretaris
umum Muhammad Hafiz.

351