Page 348 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Pasalnya, hingga saat ini induk draf UU Cipta Kerja yang dianggap sudah final itu tak juga segera
dipublikasikan meski sudah disahkan dalam sidang paripurna.
Bahkan, informasi terbaru yang dihimpun Kompas.com, banyak versi draf UU Cipta Kerja yang
bermunculan.

Mulai dari versi draf 905 halaman saat pengesahan pada 5 Oktober 2020 lalu, kemudian
setelahnya muncul draf 1.035 halaman karena diklaim adanya perbaikan, dan terbaru draf
berjumlah 812 halaman setelah adanya perbaikan ulang.

Menyikapi polemik tersebut, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut Anggiat Pasaribu
meminta pemberlakuan regulasi itu untuk ditangguhkan.

Termasuk mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasinya kepada
presiden.
"Bagaimana kita bisa mendiskusikan pasal demi pasal, sampai hari ini kami tidak memiliki induk
isi dari omnibus law. Kami yakin Bapak (Edy) adalah Bapak kami, yang memahami kami. Kami
harap Bapak mau menyurati Presiden untuk penangguhan pemberlakuan undang-undang
omnibus law," kata Anggiat, Senin (12/10/2020).

Menanggapi tuntutan dari kalangan buruh tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi
mengaku belum bisa bersikap.

Pasalnya, draf UU Cipta Kerja itu sampai saat ini masih simpang siur mana yang bisa dijadikan
rujukan yang benar.

Oleh karena itu, ia meminta para buruh untuk mempelajari pasal-pasal yang dianggap merugikan
itu dari sumber draf aslinya. Mengingat sekarang ini banyak versi dari draf UU Cipta Kerja
tersebut.

"Saya minta benar-benar apa yang jadi wewenang kita, kita jalankan. Tapi saya tidak mau pakai
bahasa katanya, menurut si ini, harus dari observasi kalian sendiri. Kita harus sama-sama
memahami dan mengerti betul omnibus law ini," kata Edy saat memimpin rapat bersama Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan perwakilan buruh di Medan, Senin.

Setelah sudah ada data valid, Edy mengaku siap membentuk kelompok kerja (pokja) yang
melibatkan akademisi, penegak hukum, dan perwakilan para buruh untuk menelaah isi dari
regulasi tersebut.

Hasil kajian itu, lanjut Edy, jika memang ditemukan ada pasal yang dianggap merugikan,
pihaknya berjanji akan pasang badan untuk menghadap kepada presiden demi memperjuangkan
aspirasi mereka.

"Dalam dua hari ini kita cari isi draf yang benar, lalu kita bentuk pokja untuk menelaah isinya.
Kalau memang tidak memihak rakyat, tidak perlu pakai surat, saya yang akan langsung
menghadap ke Presiden," ucap Edy.

Penulis : Kontributor Medan, Mei Leandha | Editor : Abba Gabrillin.

347