Page 392 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 392
Said menambahkan bahwa aksi KSPI selanjutnya masih akan dibahas oleh jajaran organisasinya
melalui rapat terlebih dahulu.
"Masih menunggu rapat organisasi lebih lanjut," ungkap dia.
Sehari sebelumnya (12/10/2020), dalam konferensi pers yang digelar oleh KSPI, Said
menyatakan, pihaknya menuntut Presiden dan pimpinan DPR untuk melakukan executive
maupun legislative review untuk mengubah UU Cipta Kerja.
"Sebelum ditandatangani UU Cipta Kerja ini, kami meminta dan memohon dengan segala hormat
kepada Presiden dan pimpinan DPR untuk menggunakan hak executive review atau legislative
review," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10/2020), dikutip dari Kompas.com.
Executive review yang dimaksud Said, adalah agar lembaga eksekutif atau pemerintah, dalam
hal ini Presiden, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Selain kepada Presiden, pihak KSPI juga menuntut pihak DPR untuk dapat mengambil
langkahreview atas undang-undang yang telah disahkannya pada 5 Oktober 2020 tersebut.
Di samping melakukan tuntutan tersebut, Said menegaskan bahwa buruh akan tetap melakukan
aksi yang berfungsi sebagai pengingat kepada pihak DPR, selaku wakil rakyat.
Serikat buruh telah melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober dalam rangka menolak
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan
sejumlah federasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa serempak yang diberi
nama mogok nasional.
391
