Page 390 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 390

Omnibus  Law  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja).  Ia  mengklaim  bahwa  pihaknya  mendapatkan
              informasi terkait UU Cipta Kerja dari orang dalam DPR.
              "Kami mengikuti proses dari tim perumus. Kami juga membangun komunikasi dengan anggota
              Panja Baleg. Ada  screenshot-screenshot  -an layar tentang kesepakatan antara wakil pemerintah
              dan Panja Baleg. Jadi kami punya bukti," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin
              (12/10/2020).

              Ia menjelaskan, informasi yang menjadi landasan bagi buruh untuk menyuarakan pendapatnya
              berasal dari konfirmasi yang dijelaskan oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) saat membahas
              Omnibus Law.

              "Kita dapat informasi. Lalu, kita konfirmasi melalui telepon ke Panja Baleg. Kita tanya benar ini
              dibahas? Oh iya benar itu dibahas. Ada buktinya WA (WhatsApp). Nah sumber itulah yang kami
              jadikan dasar," terang Iqbal.

              Said bahkan mempertanyakan dokumen resmi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang hingga saat
              ini  belum  ada.  Bahkan  anggota  DPR  pun  juga  salinan  resminya.  "Dalam  hal  ini  kita  justru
              menanyakan para menteri itu sumbernya dari mana. Kok sudah bisa menjelaskan begitu jelas.
              Dasarnya dari mana?" tandasnya.

              Hingga hari ini, publik memang masih dipusingkan soal draf RUU Cipta Kerja yang disahkan pada
              Senin (5/10/2020). Pasalnya, ada setidaknya dua draf berbeda yang beredar yakni dokumen
              setebal 905 halaman dan 1.035 halaman.

              Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa draf
              yang tengah dalam tahap penyempurnaan di rapat paripurna DPR berjumlah 1.035 halaman.
              Draf ini yang akan diserahkan kepada Presiden  Joko Widodo  untuk ditandatangani.

              Namun  demikian,  lanjut  Indra,  draf  itu  masih  perlu  difinalisasi  sehingga  1.035  halaman  itu
              merupakan draf terakhir yang dibahas hingga kemarin. "Iya siang ini masih mau difinalkan dulu.
              Itu yang terakhir dibahas sampai kemarin," terangnya.

              Adapun draf setebal 905 halaman, Indra menjelaskan, itu draf yang disahkan di rapat paripurna
              DPR tanggal 5 Oktober lalu. Namun, kata dia, format file-nya belum dirapikan sehingga setelah
              dirapikan jumlah halamannya kemudian bertambah menjadi 1.035 halaman.































                                                           389
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395