Page 389 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Judul KSPI Bantah Sebar Hoaks Soal UU Cipta Kerja: Informasi dari DPR
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read308722/kspi-bantah-sebar-
hoaks-soal-uu-cipta-kerja-informasi-dari-dpr
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2020-10-13 09:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kami mengikuti proses dari
tim perumus. Kami juga membangun komunikasi dengan anggota Panja Baleg. Ada screenshot-
screenshot -an layar tentang kesepakatan antara wakil pemerintah dan Panja Baleg. Jadi kami
punya bukti

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kita dapat informasi. Lalu,
kita konfirmasi melalui telepon ke Panja Baleg. Kita tanya benar ini dibahas? Oh iya benar itu
dibahas. Ada buktinya WA (WhatsApp). Nah sumber itulah yang kami jadikan dasar

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dalam hal ini kita justru
menanyakan para menteri itu sumbernya dari mana. Kok sudah bisa menjelaskan begitu jelas.
Dasarnya dari mana?
negative - Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR) Iya siang ini masih mau difinalkan
dulu. Itu yang terakhir dibahas sampai kemarin

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), Said Iqbal, mengatakan bahwa
pihaknya sama sekali tidak menyebarkan informasi palsu alias hoax terkait Undang-undang
Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Ia mengklaim bahwa pihaknya mendapatkan
informasi terkait UU Cipta Kerja dari orang dalam DPR. Ia menjelaskan, informasi yang menjadi
landasan bagi buruh untuk menyuarakan pendapatnya berasal dari konfirmasi yang dijelaskan
oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) saat membahas Omnibus Law.

KSPI BANTAH SEBAR HOAKS SOAL UU CIPTA KERJA: INFORMASI DARI DPR

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), Said Iqbal, mengatakan bahwa
pihaknya sama sekali tidak menyebarkan informasi palsu alias hoax terkait Undang-undang

388