Page 78 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 78
baik ayat, pasal, dan kandungannya, semua ada rekaman, notulensi, dan catatan yang
merupakan bagian dari lampiran yang merupakan ketentuan UU 12 tahun 2011
negative - Partogi Nainggolan (Peneliti senior di Badan Keahlian DPR) Prak-tik perubahan
pascadisahkan terutama semakin sering terjadi di DPR pasca Reformasi
Ringkasan
Status gedung yang sedang ditutup alias lockdown setelah belasan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat RI positif Covid-19 tak menyurutkan niat pemerintah dan DPR untuk "merombak" draf
RUU Cipta Kerja. Setiap hari, selama sepekan terakhir, di salah satu ruangan di Gedung
Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, perwakilan pemerintah dan DPR berkutat
hingga larut malam memperbaiki draf RUU itu.
RAPAT UTAK-ATIK DRAF SAAT GEDUNG PARLEMEN TENGAH "LOCKDOWN"
Status gedung yang sedang ditutup alias lockdown setelah belasan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat RI positif Covid-19 tak menyurutkan niat pemerintah dan DPR untuk "merombak" draf
RUU Cipta Kerja. Setiap hari, selama sepekan terakhir, di salah satu ruangan di Gedung
Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, perwakilan pemerintah dan DPR berkutat
hingga larut malam memperbaiki draf RUU itu.
Rapat-rapat itu diikuti perwakilan pemerintah, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, staf Badan
Keahlian DPR (BKD), dan tenaga ahli Baleg. Rapat selama 7 hari itu diklaim untuk memperbaiki
draf RUU Cipta Kerja yang telah disetujui untuk disahkan oleh DPR, 5 Oktober 2020.
Rapat disebut untuk memperbaiki draf, tetapi sejumlah perubahan substansi juga diduga teijadi.
Sesuatu yang tak boleh dilakukan. Indikasi perubahan substansi antara lain terlihat dari adanya
perbedaan konten antara draf "final" terakhir yang dikonfirmasi oleh DPR, yakni draf 812
halaman, dan draf sebelumnya yang belum diubah format kertas, yakni draf 1.035 halaman.
Dari penelusuran Kompas, ada sejumlah tambahan pasal, ayat, dan frasa baru, bahkan bab yang
hilang dan timbul di berbagai versi draf yang muncul setelah RUU disetujui di rapat paripurna
DPR, 5 Oktober 2020. Setelah versi 905 halaman, muncul versi 1.052 halaman yang beredar di
media sosial dan layanan pesan instan, serta versi 1.035 halaman dan 812 halaman yang
keduanya diperoleh dari Sekjen DPR Indra Iskandar.
Salah satu contoh perubahan signifikan terlihat pada penambahan bab khusus mengenai
kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan retribusi dan pajak. Bab ini memberi kewe-
nangan pada pemerintah untuk mengintervensi kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan
pemerintah daerah. Bab ini sebelumnya tercantum di draf versi 905 halaman (5 Oktober),
menghilang di draf versi 1.035
halaman (5 Oktober siang), dan kembali muncul di draf versi 812 halaman (5 Oktober 2020
malam).
Pemerintah turut serta Agatha Widianawati, salah satu perwakilan tiMKementerian
Ketenagakerjaan, hampir setiap hari mengunjungi gedung DPR untuk membahas perumusan
draf versi final tersebut. "Ada yang dibahas di luar DPR, ada yang di gedung DPR Memang
gedungnya sedang lockdown, tetapi parsial. Ada satu gedung yang masih dibuka di Nusantara
I, itu yang kami gunakan," kata Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja itu.
77
