Page 79 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 79
Dari tiMKemenaker, termasuk Agatha, ada tiga orang yang hadir dalam proses perumusan final
RUU Cipta Kerja. Tim ini juga sudah mengawal sejak awal proses penyusunan draf oleh
pemerintah. Selain Kemenaker, ada perwakilan dari kemente-rian lain, antara lain Kemen-terian
Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, yang selalu hadir dalam rapat
sepekan bersama DPR
"Keroyokan membahasnya. Bayangkan saja, ada sekian banyak pasal yang harus dirapikan
dalam waktu tujuh hari," kata Agatha.
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, timnya ikut memberi masukan dalam
proses perumusan draf final RUU Cipta Kerja. Terkait adanya sejumlah perubahan substansi
antara draf 905 halaman dan draf terakhir yang berjumlah 812 halaman, Anwar mengatakan,
beberapa hal yang pada draf sebelumnya belum jelas dibuat jelas dalam draf terbaru itu.
Saat ditanya apakah perubahan itu untuk merespons penolakan dan unjuk rasa, khususnya
kelompok buruh, Anwar tak membantah dan tak membenarkan. "Tidak semata-semata seperti
itu, tetapi ada juga perujukan pasal per pasal yang memang harus dilakukan penyesuaian,"
katanya.
Undangan Whatsapp
Anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan, substansi draf RUU Cipta
Kerja tak mungkin diubah. Dari proses perbaikan draf yang diikutinya bersama tim BKD, dan
tenaga ahli Baleg, perbaikan draf hanya meliputi penyempurnaan tanda baca, redaksional yang
sifatnya tak mengubah substansi.
Sembilan fraksi juga diajak sama-sama "memantau" jalannya perbaikan draf. Perkara hadir atau
tidaknya perwakilan fraksi, kata Firman, itu terserah mereka. "Jangankan frak-si-fraksi, yang
kontra dengan RUU Cipta Kerja juga diundang untuk memantau," ujarnya.
Undangan singkat masuk ke grup Whatsapp yang berisi pimpinan dan anggota kelompok fraksi
Baleg DPR Ketua kelompok fraksi (kapoksi) diminta mengirimkan satu perwakilan fraksinya untuk
hadir ke ruang pimpinan Baleg, Jumat (9/10/2020) pukul 13.00 WIB.
Undangan hanya dikirim via pesan Whatsapp serta diterima para anggota sekitar 5 jam sebelum
rapat dimulai, atau tepatnya pukul 07.55 WIB. Selain itu, surat tidak memerinci hal apa yang
akan dibahas. Rapat juga digelar ketika anggota DPR memasuki masa reses.
Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, membenarkan undangan
itu. Namun, ia tak dapat menghadiri rapat tersebut karena sedang berada di daerah
pemilihannya.
"Undangan itu tidak jelas juga, cuma undangan rapat, gitu saja. Saya pikir karena itu hanya
undangan rapat, rapat apa? Tidak jelas, saya juga ada di daerah pemilihan, ya, sudah saya
bilang, saya tidak bisa," ujar Bambang.
Setelah ditelusuri, Bambang mengatakan, rapat itu ternyata membahas draf RUU Cipta Kerja
yang akan dikirim Ke Presiden. Sebab, DPR memiliki waktu tujuh hari untuk merapikan draf
tersebut. "Merapikan lho. Tidak boleh
sampai mengubah substansi," tuturnya.
Bambang menegaskan, jika kelak ditemukan ada perubahan substansi antara draf RUU Cipta
Kerja yang telah disepakati di panitia kerja (pan-ja) dan draf RUU yang dikirimkan ke Presiden,
hal itu melanggar aturan dan patut dipersoalkan.
78