Page 8 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 8
Judul Gugatan UU Ciptaker mulai Masuk MK
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis Mimi Kartika
Tanggal 2020-10-14 05:54:00
Ukuran 228x335mmk
Warna Warna
AD Value Rp 303.240.000
News Value Rp 3.032.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Fajar Laksono (Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK) Ya nggak
apa-apa, diproses saja sesuai prosedur dan hukum acara
neutral - Fajar Laksono (Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK) Sepanjang
masih dalam rentang waktu perbaikan permohonan, bisa saja
neutral - Fajar Laksono (Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK) Jangan kalau
putusan MK tak sesuai harapan, terus mengatakan atau menuding yang tidak-tidak kepada MK
neutral - Fajar Laksono (Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK) Pastikan
publik turut memonitor jalannya persidangan sekiranya betul akan diajukan perkara ke MK
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Sehingga, nanti pada saat resmi besok Undang-
Undang Cipta Kerja dikirim Ke Presiden, dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan, maka secara
resmi undang-undang ini menjadi milik publik
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Mengenai jumlah halaman, itu adalah mekanisme
pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas yang diketik
neutral - Azis Syamsuddin (politikus Partai Golkar) Proses pengetikannya di Kesetjenan
menggunakan legalpaper yang sudah menjadi syarat ketentuan-ketentuan dalam undang-
undang
positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Hal-hal ini perlu kami sampaikan untuk
menyampaikan klarifikasi supaya tidak membingungkan khalayak dan masyarakat secara luas
positive - Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
Ketidaktersediaan naskah valid yang resmi di ruang publik tampaknya akan memudahkan DPR
dan pemerintah untuk mengontrol substansi yang mereka inginkan tetap tercantum dalam
naskah final yang akan langsung diundangkan nanti
negative - Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Ini
sih tampaknya akan jadi pilihan aman bagi DPR dan pemerintah yang menginginkan penolakan
publik atas substansi RUU Ciptaker tak disampaikan melalui aksi massa, tetapi melalui jalur
judidal review
7
