Page 9 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 9
negative - Dedi Kumia Syah (None) Inkonsistensi naskah RUU Ciptaker pascapengesahan adalah
kejahatan konstitusi, juga pelanggaran berat terhadap proses legislasi
Ringkasan
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan telah menerima dua berkas pengajuan permohonan uji
materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurut MK, kendati naskah UU
Ciptaker belum ditandatangani Presiden Joko VVidodo (Jokowi) dan diberi nomor, gugatan tetap
dapat diproses.
GUGATAN UU CIPTAKER MULAI MASUK MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan telah menerima dua berkas pengajuan permohonan uji
materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurut MK, kendati naskah UU
Ciptaker belum ditandatangani Presiden Joko VVidodo (Jokowi) dan diberi nomor, gugatan tetap
dapat diproses.
"Ya nggak apa-apa, diproses saja sesuai prosedur dan hukum acara,"ujar Kepala Bagian Humas
dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, kepada Republika, Selasa (13/10).
Permohonan uji materi UU Ciptaker tersebut diajukan oleh Dewa Putu Reza dan Ayu Putri selaku
pekerja dengan nomor tanda terima 2034/ PAN.MK/X/2020.
Mereka memberi kuasa kepada Seira Tamara Berlambang dan Zico Leonard D Simanjuntak.
Kemudian, permohonan kedua diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja
Singaperbangsa (DPP FSPS) dengan nomor tanda terima 2035/PAN. MK/X/2Q2o. Ketua Umum
DPP FSPS Deni Sunarya dan sekretaris umumnya, Muhammad Hafiz, mewakili gugatan UU
Ciptaker di MK. Pihak-pihak penggugat tersebut belum berhasil dihubungi Republika hingga
semalam.
Melalui permohonannya, Dewa Putu Reza dan Ayu Putri meminta agar MK menyatakan Pasal 59,
Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 79 Ayat (2) huruf b dan Pasal 78 Ayat (1 j huruf b klaster
Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara, pemohon dari DPP FSPS menyoal Pasal 81
angka 15, angka 19,angka 25,angka 29, dan angka 44 UU Ciptaker. Pasal 81 angka 15 mengubah
ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan terkait PKWT.
Tak dijelaskan draf mana yang digunakan sebagai landasan gugatan tersebut Padahal, sejak
mula diajukan, sedikitnya beredar tiga draf RUU dan UU yang isinya berbeda. Ada versi usulan
pemerintah setebal 1.028 halaman, versi yang beredar setelah sidang paripurna pada 5 Oktober
setebal 905 halaman, dan yang beredar pada Senin (12/10) setebal 1.035 halaman.
Draf usulan dan draf sidang paripurna berbeda secara signifikan substansinya. Sejumlah
redaksional dalam versi 1.035 halaman juga berbeda dengan versi 1.028 halaman. Pada Selasa
(13/10), pihak DPR melansir versi 812 halaman yang berbeda format kertasnya dengan versi
1035, tetapi sama isinya.
Menurut Fajar, jika UU Ciptaker sudah ditandatangani presiden dan diberi nomor, pemohon
dapat menyertakannya dalam proses perbaikan permohonan. "Sepanjang masih dalam rentang
waktu perbaikan permohonan, bisa saja," kata dia.
8
