Page 14 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Tujuan pemerintahan

Di setiap negara demokratis, pemerintahnya pasti memberi prioritas pada program
pengembangan ekonomi: menyejahterakan dan memakmurkan rakyat, menjaga agar setiap
warganya memiliki pekerjaan sehingga bisa menyekolahkan anak, membiayai kesehatan,
memiliki rumah, dan lainnya.

Salah satu cara untuk mencapai itu adalah membuat kebijakan dan menyediakan lahan investasi
yang kondusif, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri, dengan menciptakan kepastian
hukum; mata rantai birokrasi yang tidak ribet, tetapi sangat efisien; aparat yang bersih sehingga
semuanya transparan dan akuntabel hingga perencanaan bisnis dapat diprediksi dengan baik,
tepat, dan lainnya.

Apabila investasi berjalan lancar, roda ekonomi akan berputar kencang sehingga negara bisa
memungut pajak. Hasil dari pajak itu lalu dipakai untuk kemaslahatan rakyat.

Dengan alur pikir seperti ini, kita seyogianya memandang RUU Cipta Kerja sebagai ikhtiar
membangun fondasi masa depan bangsa. Bukan sekadar instrumen legal untuk

menjawab tantangan kekinian.

Namun, RUU Cipta Kerja baru langkah awal dari perjalanan yang masih panjang. Apa pun
motivasi pembuatan UU ini, semuanya tergantung pada para menteri dan pemerintah daerah
untuk mengambil kebijakan guna mengimplementasikannya. Aparat sipil negara juga
menentukan karena mereka yang mengoperasikannya di hidup keseharian. Untuk menjaga agar
tidak terjadi penyimpangan, aparat penegak hukum juga harus proaktif untuk mengawalnya.

Menurut Bank Dunia, kita masuk negara dengan kategori berpendapatan menengah ke atas
karena pendapatan per kapita kita 4.050 dollar AS per tahun. Batas negara dengan pendapatan
menengah ke atas adalah 4.046 dollar AS per tahun. Dengan pandemi ini, kita bisa kembali turun
menjadi negara yang berpendapatan menengah ke bawah karena selisihnya hanya 4 dollar AS.

Untuk ukuran Asia Tenggara, Indonesia sudah di belakang Singapura, Thailand, dan Malaysia.
Bisa jadi Vietnam, Kamboja, dan Laos akan menyamai posisi kita, malah bisa di depan. Karena
itu, harus ada terobosan spektakuler yang dilakukan pemerintah agar kita terhindar dari posisi
stagnan.

Belantara aturan
Kita tak bisa menutup mata bahwa negeri kita ini sekarang adalah belantara kesemrawutan
aturan dan lilitan birokrasi. Iklim ini yang dikeluhkan, bahkan banyak yang menyerah untuk
melakukan usaha di Indonesia. Semuanya akan berhilir pada ketidakpastian, dan musuh terbesar
kalangan usaha adalah ketidakpastian.
Motif dan tujuan utama dilahirkannya omnibus law adalah mengurai kekusutan itu sehingga
belantara kesemrawutan bisa dibenahi dan lilitan birokrasi dapat dipangkas hingga
mendatangkan kepastian. Praktik patgulipat para birokrat bisa dengan mudah dimonitor dan
dihentikan. Sekarang ini di negeri kita sangat penting membenahi aturan yang tumpang tindih,
mulai dari aturan nasional berupa UU, peraturan pemerintah, perpres, hingga peraturan daerah.

Jika tak ada terobosan spektakuler, kita apakan penambahan 3 juta orang angkatan kerja setiap
tahun, termasuk sejuta sarjana yang dihasilkan sekitar 4.500 perguruan tinggi di dalam negeri?
Ke mana para sarjana itu apabila kita tak melakukan terobosan agar terjadi pertumbuhan
ekonomi yang signifikan untuk menampung mereka.

13