Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 112
kompetensi CPMI. Saya kira Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, peningkatan kompetensi CPMI menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan
pemerintah daerah," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Maret 2021.
KEMNAKER DORONG CPMI DAPAT KUOTA KARTU PRAKERJA 2021
JAKARTA-Kementerian Ketenagakerjaan mendorong agar Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) mendapatkan kuota program Kartu Prakerja pada 2021. Hal itu dilakukan sebagai langkah
Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi CPMI.
"Ini adalah salah satu upaya peningkatan kompetensi CPMI. Saya kira Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peningkatan kompetensi CPMI
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen,
Senayan, Jakarta, Selasa 16 Maret 2021.
Menaker Ida mengemukakan, sejak awal penyusunan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor
11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja
menyepakati ada kuota khusus untuk peningkatan CPMI. Namun hal itu tertunda lantaran kondisi
pandemi Covid-19.
"Hingga kini, keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi.
Kita dorong terus agar CPMI dapat kuota kartu prakerja," katanya.
Menaker Ida mengatakan, untuk pelaksana atas program Kartu Prakerja terdapat delapan
platform digital yang meliputi Sisnaker, Tokopedia, Skill Academy, Mau Belajar Apa, Bukalapak,
Pintaria, Sekolah.mu, dan Pijar Mahir.
"Sisnaker merupakan satu-satunya platform digital milik pemerintah sebagai pelaksana program
Kartu Prakerja. Di sini posisi kami, Kementerian Ketenagakerjaan adalah salah satu platform
digital milik pemerintah," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Menaker mengemukakan tiga upaya yang telah dilakukan Kemnaker pada
2020 dalam Program Kartu Prakerja. Pertama, melakukan pendataan tenaga kerja terdampak
Covid-19 untuk diusulkan menjadi daftar whitelist Program Kartu Prakerja sebesar 2,175 juta
orang, termasuk CPMI.
Kedua, menerbitkan Permenaker Nomor 17 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis, Tata Cara
Pendaftaran, Seleksi, dan Penetapan Penerima Kartu Prakerja dengan Cara Luar Jaringan. Inin
turunan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dan Permenko Nomor 11 Tahun 2020.
Ketiga, Sisnaker sebagai satu-satunya platform digital pemerintah yang menjadi mitra Program
Kartu Prakerja dengan transaksi pelatihan sebesar 586.049 penerima Kartu Prakerja secara
daring.
111
