Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 110
"Layanan informasi pasar kerja yang disediakan terbatas, sedikit pemangku kepentingan terlibat,
dan kualitas dan variasi data terbatas. Tentu (SIPK) membutuhkan perbaikan, dan kami mohon
dukungan Komisi IX terkait upaya kami membangun sistem informasi pasar kerja yang ideal,"
kata Menaker, Ida Fauziyah, saat memaparkan Grand Design Kemnaker dan Bappenas dalam
penciptaan dan pemenuhan pasar kerja 2021 di masa pandemi Covid-19, dalam rapat kerja
dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Hasil studi Bappenas dan Bank Dunia (2020) menunjukan, SIPK Indonesia berada pada tingkat
dasar menuju menengah. Ida menginginkan SIPK bisa mengikuti Worknet (SIPK Korea Selatan)
yang sudah berada pada level advance.
"Sistem informasi pasar kerja kita harus didorong lebih kuat lagi. Setidak-tidaknya menuju sistem
pasar kerja ideal seperti di Korea Selatan yang memliki lima karakteristik, yaitu relevan, handal,
efisien, berfokus pada klien, dan komprehensif," ujarnya.
Menurutnya, permasalahan pasar kerja di Indonesia adalah mismatch lulusan pendidikan dengan
dunia kerja, job matching yang kurang efisien, kurangnya jumlah tenaga kerja yang sesuai
kebutuhan kerja, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.
Pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi pasar kerja menemukan momentumnya di masa
pandemi mengingat ketersediaan data ketenagakerjaan yang dinamis menjadi penentu
kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
"Contoh, pelaksanaan BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan kemarin, menjadi modal awal integrasi
sistem pasar kerja yang baik," katanya.
Menaker menambahkan, grand design pengembangan pasar kerja Indonesia dibagi tiga tahap,
dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Pada jangka pendek (realtime) dikembangkan sistem informasi pasar kerja (labor market
information system-LMIS). Untuk kepentingan perencanaan pendidikan dan pelatihan vokasi
jangka menengah, dikembangkan sistem monitoring keterampilan (skill monitoring system).
"Sedangkan untuk analisis tenaga kerja jangka panjang dan bersifat strategis terkait kebijakan
pembangunan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang dikembangkan kerangka analisis
permintaan tenaga kerja (demand analysis framework) atau perencanaan tenaga kerja
(manpower planning framework)," ujar Ida.
109
