Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 106
tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja, disepakati ada kuota
khusus untuk peningkatan CPMI, tapi hal itu tertunda lantaran pandemi Covid-19.
"Ini adalah salah satu upaya peningkatan kompetensi CPMI. Saya kira, dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peningkatan kompetensi
CPMI menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
"Maka hingga kini, keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum
terpenuhi. Kita dorong terus agar CPMI dapat kuota Kartu Prakerja," ucapnya.
Ida mengatakan, terdapat delapan platform digital sebagai pelaksana Program Kartu Prakerja,
yang meliputi Sisnaker, Tokopedia, Skill Academy, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria,
Sekolah.mu, dan Pijar Mahir.
"Sisnaker merupakan satu-satunya platform digital milik pemerintah sebagai pelaksana Program
Kartu Prakerja. Di sini, Kementerian Ketenagakerjaan adalah salah satu platform digital milik
pemerintah," ucapnya.
Ida juga mengemukakan tiga upaya yang telah dilakukan Kemnaker pada 2020 dalam
mendukung program Kartu Prakerja. Pertama, melakukan pendataan tenaga kerja terdampak
Covid-19, untuk kemudian diusulkan menjadi daftar waitlist Program Kartu Prakerja sebesar
2,175 juta orang, termasuk CPMI.
Kedua, menerbitkan Permenaker Nomor 17 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis, Tata Cara
Pendaftaran, Seleksi, dan Penetapan Penerima Kartu Prakerja dengan Cara Luar Jaringan yang
merupakan turunan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dan Permenko Nomor 11 Tahun 2020.
Ketiga, Sisnaker sebagai satu-satunya platform digital pemerintah yang menjadi mitra Program
Kartu Prakerja dengan transaksi pelatihan sebesar 586.049 penerima Kartu Prakerja secara
daring.
105
