Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 184
Judul Menaker Sebut 2,1 Juta Orang Masuk Waiting List Prakerja
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210316130328-92-
618052/menaker-sebut-21-juta-orang-masuk-waiting-list-prakerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-16 13:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira data bersumber dari mana saja
termasuk dari bapak ibu di komisi IX. Ini sebenarnya merupakan wait list yang datanya sudah
disinergikan by name by address dengan data BPJS Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di antara platform digital Prakerja sekali lagi
Sisnaker merupakan satu-satunya platform digital milik pemerintah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Peningkatan kompetisi calon pekerja migran
itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dan kami sejak awal
menyepakati bahwa ada kuota khusus untuk peningkatan kompetensi bagi calon PMI
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan 2,1 juta orang masuk daftar tunggu program
kartu prakerja . Angka itu berasal dari pendataan pekerja terdampak covid-19. "Saya kira data
bersumber dari mana saja termasuk dari bapak ibu di komisi IX. Ini sebenarnya merupakan wait
list yang datanya sudah disinergikan by name by address dengan data BPJS Ketenagakerjaan,"
tutur Ida dalam rapat bersama komisi IX, Selasa (16/3).
MENAKER SEBUT 2,1 JUTA ORANG MASUK WAITING LIST PRAKERJA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan 2,1 juta orang masuk daftar tunggu
program kartu prakerja . Angka itu berasal dari pendataan pekerja terdampak covid-19.
"Saya kira data bersumber dari mana saja termasuk dari bapak ibu di komisi IX. Ini sebenarnya
merupakan wait list yang datanya sudah disinergikan by name by address dengan data BPJS
Ketenagakerjaan," tutur Ida dalam rapat bersama komisi IX, Selasa (16/3).
183
