Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 218
Judul Kejagung Belum Hentikan Kasus Korupsi BPJS dan Pelindo II
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Kasus Korupsi Pengelolaan Pelabuhan Pelindo II
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210316095717-12-
617935/kejagung-belum-hentikan-kasus-korupsi-bpjs-dan-pelindo-ii
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-16 10:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Ali Mukartono (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung) Enggak
ada [kasus akan disetop], enggak [Pernyataan Mahfud] itu hanya bahwa waktu dia nerima tamu,
itu ada masukan dari pasal 2 pasal 3 [Undang-undang Tipikor] masih bermasalah dalam
penerapannya tanpa menunjuk kasus
negative - Ali Mukartono (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung) Kami
jawab bahwa kejaksaan tidak ada. Kami ada petunjuk-petunjuk bahwa supaya seragam pasal 2
3 itu sambil ada pengawasan kira-kira begitu
Ringkasan
Kejaksaan Agung ( Kejagung ) memastikan belum akan menyetop beberapa kasus dugaan
korupsi yang kini tengah ditangani petugas di Korps Adhyaksa. Dua di antaranya menurut Jaksa
Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono misalnya perkara pengelolaan dana
investasi pada BPJS Ketenagakerjaan dan dugaan korupsi di Pelindo II.
KEJAGUNG BELUM HENTIKAN KASUS KORUPSI BPJS DAN PELINDO II
Jakarta - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) memastikan belum akan menyetop beberapa kasus
dugaan korupsi yang kini tengah ditangani petugas di Korps Adhyaksa.
Dua di antaranya menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono misalnya
perkara pengelolaan dana investasi pada BPJS Ketenagakerjaan dan dugaan korupsi di Pelindo
II.
Jaminan itu diutarakan Ali merespons pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang sebelumnya menyinggung soal kemungkinan
menyeleksi penanganan perkara korupsi. Hal itu mengacu pada ada atau tidaknya mens rea atau
niat dalam tindak pidana tertentu.
217
