Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 219
"Enggak ada [kasus akan disetop], enggak [Pernyataan Mahfud] itu hanya bahwa waktu dia
nerima tamu, itu ada masukan dari pasal 2 pasal 3 [Undang-undang Tipikor] masih bermasalah
dalam penerapannya tanpa menunjuk kasus," terang Ali Mukartono menjelaskan maksud dari
pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa (16/3).
Ali pun menegaskan penanganan kasus besar dugaan korupsi yang tengah disidik Kejagung
hingga kini masih berlanjut.
Sebelumnya Mahfud menyambangi kantor Kejaksaan Agung pada Senin (15/3) kemarin. Dalam
pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin itu, Mahfud menyinggung soal penanganan
kasus dugaan korupsi.
Dia mengungkapkan telah menerima beragam masukan dari tokoh-tokoh tertentu mengenai
petunjuk yang lebih jelas untuk penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU Pemberantasan Tipikor.
Menanggapi itu, Ali kemudian menerangkan bahwa konteks dari masukan Mahfud itu telah
dijawab oleh Kejagung. Kata dia, selama ini institusinya sudah selektif dalam menangani perkara
sehingga tidak bermasalah dengan penerapan pasal tersebut.
"Kami jawab bahwa kejaksaan tidak ada. Kami ada petunjuk-petunjuk bahwa supaya seragam
pasal 2 3 itu sambil ada pengawasan kira-kira begitu," tambah Ali lagi.
Sebagai informasi, Kejagung hingga kini belum juga menetapkan tersangka untuk dua dugaan
korupsi tersebut lantaran masih menelaah pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.
Infografis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Era Jokowi. (CNN Indonesia/Timothy Loen)
(mjo/nma).
218
