Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 230
Dana tersebut rencananya akan dicairkan kembali pada tahun ini, tapi hingga kini kepastian ihwal
waktu pencairan masih belum ada kejelasan dari pihak Kemnaker. Padahal, banyak pekerja yang
mengharapkan sisa BLT gaji itu cepat disalurkan di tengah krisis ekonomi yang melanda
Indonesia.
Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai tak
ada alasan bagi Kemnaker dan Kemenkeu untuk menunda pencairan sisa BLT gaji tersebut.
Sebab itu merupakan hak dari para buruh yang selama ini terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
"Jadi tidak ada alasan Menaker juga Menkeu untuk menunda-nunda pembayaran BLT/BSU hak
buruh dari sisa anggaran 2020," kata Said kepada Okezone, Selasa (16/3/2021).
Selain itu, penyelesaian pembayaran BLT gaji itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban
Menaker Ida Fauziyah kepada publik.
"Karena sisa anggaran tersebut sudah menjadi hak publik yang sudah disetujui DPR RI untuk
buruh dan nama-nama buruh penerima BLT tersebut pun sudah diumumkan resmi oleh
pemerintah dan diketahui DPT," ujarnya.
Sebelumnya, Kemnaker tak bisa memastikan kalau dana sebesar Rp352 miliar itu yang telah
dikembalikan ke kas negara akan dicairkan untuk mereka yang belum menerima haknya.
Pasalnya, itu tergantung dari kondisi keuangan negara yang terjadi saat ini.
"Yaitu tergantung dari kewenangan Kemenkeu. Kita ajukan, kalau kondisi keuangan ada,
disalurkan," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Aswansyah kepada Okezone, Minggu (14/3/2021).
Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pihak bank ihwal pencocokan data
dana penerima BLT tersebut.
"Kita masih belum menentukan target. Yang penting kita mendapatkan data yang tidak
tersalurkan dulu," ujarnya.
229
