Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 233
SISA ANGGARAN BLT GAJI TAK JELAS, BURUH DESAK MENAKER UNTUK KIRIM
SURAT KE PRESIDEN JOKOWI
JAKARTA - Waktu pencairan dana sisa Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) gaji tahun 2020 masih
menjadi tanda tanya besar sejumlah buruh yang belum menerima BLT sebesar Rp2,4 juta
tersebut. Hal itu karena hingga kini Kemnaker pun tak bisa memastikan apakah itu kembali
disalurkan atau tidak.
Tercatat penerima BLT Gaji 2020 ada sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran sebesar
Rp29.769.350.400.000. Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar
Rp29.416.358.400.000 atau 98,81%. Artinya, dana sisa yang dikembalikan ke kas negara
sebesar Rp352.992.000.000.
Mengingat dana Rp352 miliar merupakan hak pekerja yang terdaftar sebagai penerima BLT,
elemen buruh meminta Menaker Ida Fauziyah untuk mengajukan surat permohonan ke Presiden
Joko Widodo (Jokowi). Surat itu juga ditujukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar bendahara
negara itu cepat menyetujui pencairan kembali dana sisa BLT gaji tahun lalu.
"Sebaiknya Menaker membuat surat permohonan pencairan sisa angggaran BLT (gaji) 2020
tersebut ke Presiden (Jokowi) dengan tembusan Menkeu," kata Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Okezone, Selasa (16/3/2021).
Dia menilai tak ada alasan bagi Kemnaker dan Kemenkeu untuk menunda pencairan sisa BLT
gaji tersebut. Sebab itu merupakan hak dari para buruh yang selama ini terdaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi tidak ada alasan Menaker juga Menkeu untuk menunda-nunda pembayaran BLT/BSU hak
buruh dari sisa anggaran 2020," ujarnya.
Selain itu, penyelesaian pembayaran BLT gaji itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban
Menaker Ida kepada publik.
"Karena sisa anggaran tersebut sudah menjadi hak publik yang sudah disetujui DPR RI untuk
buruh dan nama-nama buruh penerima BLT tersebut pun sudah diumumkan resmi oleh
pemerintah dan diketahui DPT," kata dia.
232
