Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 233

SISA ANGGARAN BLT GAJI TAK JELAS, BURUH DESAK MENAKER UNTUK KIRIM
              SURAT KE PRESIDEN JOKOWI
              JAKARTA - Waktu pencairan dana sisa Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) gaji tahun 2020 masih
              menjadi  tanda  tanya  besar  sejumlah  buruh  yang  belum  menerima  BLT  sebesar  Rp2,4  juta
              tersebut.  Hal  itu karena  hingga kini  Kemnaker pun  tak  bisa memastikan  apakah  itu  kembali
              disalurkan atau tidak.

              Tercatat penerima BLT Gaji 2020 ada sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran sebesar
              Rp29.769.350.400.000. Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar
              Rp29.416.358.400.000  atau  98,81%.  Artinya,  dana  sisa  yang  dikembalikan  ke  kas  negara
              sebesar Rp352.992.000.000.

              Mengingat dana Rp352 miliar merupakan hak pekerja yang terdaftar sebagai penerima BLT,
              elemen buruh meminta Menaker Ida Fauziyah untuk mengajukan surat permohonan ke Presiden
              Joko Widodo (Jokowi). Surat itu juga ditujukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar bendahara
              negara itu cepat menyetujui pencairan kembali dana sisa BLT gaji tahun lalu.

              "Sebaiknya  Menaker  membuat  surat  permohonan  pencairan  sisa  angggaran  BLT  (gaji)  2020
              tersebut ke Presiden (Jokowi) dengan tembusan Menkeu," kata Presiden Konfederasi Serikat
              Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Okezone, Selasa (16/3/2021).
              Dia menilai tak ada alasan bagi Kemnaker dan Kemenkeu untuk menunda pencairan sisa BLT
              gaji tersebut. Sebab itu merupakan hak dari para buruh yang selama ini terdaftar sebagai peserta
              BPJS Ketenagakerjaan.

              "Jadi tidak ada alasan Menaker juga Menkeu untuk menunda-nunda pembayaran BLT/BSU hak
              buruh dari sisa anggaran 2020," ujarnya.

              Selain  itu,  penyelesaian  pembayaran  BLT  gaji  itu  juga  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban
              Menaker Ida kepada publik.

              "Karena sisa anggaran tersebut sudah menjadi hak publik yang sudah disetujui DPR RI untuk
              buruh  dan  nama-nama  buruh  penerima  BLT  tersebut  pun  sudah  diumumkan  resmi  oleh
              pemerintah dan diketahui DPT," kata dia.

































                                                           232
   228   229   230   231   232   233   234   235   236