Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 31
Judul Kepesertaan Pekerja Migrant Indonesia dalam Jamsos Rendah
Nama Media jawapos.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/16/03/2021/kepesertaan-pekerja-
migrant-indonesia-dalam-jamsos-rendah/
Jurnalis Zalzilatul Hikmia
Tanggal 2021-03-16 23:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami melihat, masih banyak
peluang yang bisa dikejar
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kemudian per Februari 2021,
jumlah peserta aktif sebanyak 365.842 orang
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) jadi jumlah tersebut (aktif, red)
adalah para PMI yang terdaftar di program BPJS Ketenagakerjaan dan masih bekerja di luar
negeri
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Hingga saat ini, manfaat
pemulangan sudah diberikan pada sebanyak 158 PMI dengan penggantian biaya sebesar
Rp338,9 juta
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Ini untuk yang eksisting bekerja.
Jadi, diharapkan, KBRI bisa jadi pintu bagi PMI yang belum jadi peserta
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini adalah salah satu upaya peningkatan
kompetensi CPMI
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pak Menko menjanjikan kuota diberikan pada
semester kedua 2021
Ringkasan
Perlindungan jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan tak hanya diberikan pada pekerja dalam
negeri. Tapi, juga untuk mereka yang bekerja di luar negeri. Sayangnya, hingga kini kepesertaan
program jamsos ini masih sangat rendah. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo
menyebutkan, saat ini baru 750.498 orang orang pekerja migrant Indonesia (PMI) yang terdaftar
dalam BPJAMSOSTEK. Padahal, jumlah PMI di luar negeri kurang lebih mencapai 6 juta orang.
Artinya, baru 12,5 persen yang terdaftar. "Kami melihat, masih banyak peluang yang bisa
dikejar," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3).
30
