Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 41
Judul DPRD Jatim Perkuat Masukan Raperda Perlindungan PMI
Nama Media harianbhirawa.co.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/dprd-jatim-perkuat-masukan-raperda-
perlindungan-pmi/
Jurnalis Helmi Supriyatno
Tanggal 2021-03-16 21:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Hikmah Bafaqih (Anggota DPRD Jatim) Dalam UU Cipta Kerja, ada perintah atributif
kepada pemerintah daerah untuk membuat Perda karena kewenangan pelatihan calon PMI harus
ditangani pemerintah. Sedangkan penempatannya dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI)
negative - Hikmah Bafaqih (Anggota DPRD Jatim) Saya tidak tahu, apakah karena sosialisasinya
masih kurang, atau P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang terlalu
berkuasa. Padahal P3MI tidak dirugikan karena peran-peran mereka masih ada
neutral - Hikmah Bafaqih (Anggota DPRD Jatim) Kita juga merespon tingginya angka perceraian
akibat PMI, persoalan anak-anak PMI maupun tingginya persoalan purna PMI yang tak lagi
produktif. Inilah yang akan kita bicarakan dalam Raperda Perlindungan PMI dan Keluarganya
positive - Hikmah Bafaqih (Anggota DPRD Jatim) Mudah-mudahan tahun ini Raperda tentang
Perlindungan PMI dan Keluarganya bisa kita rampungkan
positive - Himawan Estu Bagijo (PJS Bupati Mojokerto) Secara prinsip kami siap
negative - Himawan Estu Bagijo (PJS Bupati Mojokerto) Harusnya isu ketenagakerjaan itu dilihat
dari problemnya apa, penanganannya bagaimana dan solusinya seperti apa. Lha dalam Raperda
ini akan diurus dari hulu hingga hilir
positive - Himawan Estu Bagijo (PJS Bupati Mojokerto) Jadi masukan saya, selain subtansi yang
lebih penting lagi adalah masalah pengorganisasian
negative - Himawan Estu Bagijo (PJS Bupati Mojokerto) Yang terjadi selama ini, ketika masalah
ketenagakerjaan menjadi isu politis pasti tidak ada anggarannya
Ringkasan
Komisi E DPRD Jatim mengundang Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
OPD terkait untuk dimintai masukan supaya Raperda tentang Perlindungan PMI dan
40