Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 42
Keluarganya. Gegeh Bagus Setiadi DPRD Jatim, Inisiatif DPRD Jatim menggagas Raperda tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya untuk menindaklanjuti amanat
UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, nampaknya mulai digarap secara serius Komisi bidang
Kesra DPRD Jatim selaku pembahas.
DPRD JATIM PERKUAT MASUKAN RAPERDA PERLINDUNGAN PMI
Komisi E DPRD Jatim mengundang Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
OPD terkait untuk dimintai masukan supaya Raperda tentang Perlindungan PMI dan
Keluarganya. Gegeh Bagus Setiadi DPRD Jatim, Inisiatif DPRD Jatim menggagas Raperda tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya untuk menindaklanjuti amanat
UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, nampaknya mulai digarap secara serius Komisi bidang
Kesra DPRD Jatim selaku pembahas.
Terbukti, pada Senin (15/3/2021) Komisi E DPRD Jatim sengaja mengundang Dinas Tenaga
Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan OPD terkait untuk dimintai masukan supaya
Raperda tentang Perlindungan PMI dan Keluarganya ini bisa komprehensif dari hulu hingga hilir
terkait urusan PMI dan keluarganya. Padahal sebagian besar urusan tersebut sebelumnya
dikuasai pihak swasta.
"Dalam UU Cipta Kerja, ada perintah atributif kepada pemerintah daerah untuk membuat Perda
karena kewenangan pelatihan calon PMI harus ditangani pemerintah. Sedangkan
penempatannya dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)," kata Wakil
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, Senin (15/3/2021).
Menurut politikus asal PKB, alih kewenangan itu tidak mudah seperti membalikkan tangan
sehingga diperlukan payung hukum yang jelas. Ironisnya lagi, sejak alih kewenangan tersebut
justru peminat PMI turun drastis.
"Saya tidak tahu, apakah karena sosialisasinya masih kurang, atau P3MI (Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang terlalu berkuasa. Padahal P3MI tidak dirugikan
karena peran-peran mereka masih ada," jelas mantan ketua PW Fatayat NU Jatim Selain
membahas soal rekrutmen, pelatihan hingga penempatan calon PMI, lanjut Hikmah kelebihan
Raperda ini yang tidak dimiliki oleh provinsi lain adalah menyangut tanggungjawab pemerintah
terhadap keluarga pahlawan devisa.
"Kita juga merespon tingginya angka perceraian akibat PMI, persoalan anak-anak PMI maupun
tingginya persoalan purna PMI yang tak lagi produktif. Inilah yang akan kita bicarakan dalam
Raperda Perlindungan PMI dan Keluarganya," ungkap Hikmah Konsekwensi lainnya,
pembahasan Raperda ini melibatkan multi sektor, sehingga mulai kita undang stake holder
terkait agar Raperda yang membahas sebelum dan sesudah bekerja menjadi PMI ini bisa
komprehensif.
"Mudah-mudahan tahun ini Raperda tentang Perlindungan PMI dan Keluarganya bisa kita
rampungkan," tambah Hikmah Bafaqih.
Sementara itu Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo mengapresiasi inisiatif DPRD Jatim
membuat Raperda Perlindungan PMI dan Keluarganya karena menjadi sesuatu yang exelent.
"Secara prinsip kami siap," katanya.
Lebih jauh Himawan menjelaskan bahwa problem ketenagakerjaan itu sering dilihat secara
sporadis dan tidak menjadi sebuah tema yang sistematis. Akibatnya, isu-isu ketenagakerjaan itu
baru mencuat setelah ada kasus. Seperti korban PHK, jadi korban trafficking.
41
