Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar
Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi
Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
serta PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Ketiga, klaster Investasi terdiri atas 5 PP dan 1 perpres. Ini adalah PP Nomor 73 Tahun 2020
tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga
Pengelola Investasi; PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat; PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian; serta Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keempat, klaster Ketenagakerjaan mencakup 4 PP. Ini terdiri atas PP Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; serta PP Nomor 37 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Kelima, klaster Fasilitas Fiskal mencakup 3 PP, yakni PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan
Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan
Daerah; serta PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang
Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya.

Keenam, klaster Penataan Ruang mencakup 3 PP dan 1 perpres. Ini terdiri atas PP Nomor 21
Tahun2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; PP
Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial; serta Perpres Nomor 11
Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara
dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

Ketujuh, klaster Lahan dan Hak Atas Tanah 5 PP. Ini terdiri atas PP Nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; PP
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum; PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pener tiban Kawasan dan Tanah
Terlantar; PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; serta PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal
dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Kedelapan, klaster Lingkungan Hidup 1 PP, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kesembilan, klaster Konstruksi dan Perumahan mencakup 5 PP dan 1 perpres. Ini terdiri atas PP
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Rumah Susun; PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor
22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi; PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; serta Perpres Nomor 9
Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

109