Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

Nilai total proyek tersebut diperkirakan sekitar US$ 48,5 miliar atau Rp 697 triliun. Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) juga menyiapkan sejumlah proyek pembangunan sektor transportasi
yang berpotensi dikerjasamakan dengan LPI, antara lain pembangunan jalur kereta api (KA)
loopline di Jakarta; light rail transit (LRT) maupun mass rapid transit (MRT) di Bali, Medan,
Bandung, Makassar, dan Surabaya; serta bandara dan pelabuhan di sejumlah daerah.

Sementara itu, BUMN infrastruktur seperti PT Jasa Marga Tbk (JSMR) terus menyiapkan sejumlah
aset jalan tol yang berpotensi untuk ditawarkan kepada para investor strategis, dengan
memanfaatkan SWF yang akan mempermudah aksi divestasi tersebut. Pajak final dividen 0%
juga sudah mulai diberlakukan 1 Maret 2021, sehingga bagi emiten yang akan mendistribusikan
dividen, KSEI akan menerapkan pajak 0% pada daftar pemegang saham untuk wajib pajak orang
pribadi dalam negeri.

Insentif yang positif untuk pasar modal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun
2021 Tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, sebagai pelaksana
UU Ciptaker yang mengecualikan dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) apabila diperoleh
wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri, sepanjang dividen tersebut
diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, semua
aturan dalam PP dan peraturan presiden (perpres) untuk pelaksanaan UU Ciptaker efektif dan
berpengaruh positif pada upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk yang menyentuh ke semua sektor adalah aturan dari klaster ketenagakerjaan, sehingga
yang paling signifikan adalah aturan dari klaster ketenagakerjaan, karena UU itu tujuannya
memang untuk penciptaan lapangan kerja.

Kedua, terkait masalah perizinan dan semuanya sudah disimplifikasi, ini juga lintas sektor. Kalau
yang lain, itu semua spesifik di sektor masing-masing," kata dia kepada Investor Daily, Sabtu
(6/3).

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker ini diteken Presiden Joko Widodo
pada 2 November 2020. Berikutnya, peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk
pelaksanaan diterbitkan bertahap, pada Desember lalu hingga Februari 2021.

Aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut terdiri atas 11 kluster.

Pertama, klaster Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor yang mencakup 15 PP. Ini terdiri atas PP
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah
Umrah; PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; PP
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian; PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikanan; PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perindustrian; PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; PP
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Ja lan; PP
Nomor 31 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; PP Nomor 32 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan; PP Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian; PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran; serta PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan.

Kedua, klaster Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencakup 4 PP. Ini
terdiri atas PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan

108