Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

Judul UU Cipta Kerja Juga Bantu UMKM
Nama Media investor.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://investor.id/business/uu-cipta-kerja-juga-bantu-umkm
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-08 12:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000

News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Eco-nomics and Finance
(Indef)) UMKM hambatannya dari regulasi sudah dipermudah, UMKM juga memerlukan
dukungan dari sisi implementasi regulasi untuk pemberdayaan, akses ke market, dan financing.
Implementasi untuk mengawal hal tersebut butuh konsistensi dari pemerintah, karena butuh
alokasi anggaran pemerintah, serta dukungan perbankan dalam hal kredit

negative - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Eco-nomics and
Finance (Indef)) Kalau pemerintah daerah tidak segera menyiapkan keputusan soal tata ruang
dan sebagainya, penanganan akan diambil alih pemerintah pusat.Kalau itu terjadi, implikasinya
akan terjadi penolakan di lapangan, karena daerah tidak dilibatkan dalam proses itu. Jadi, intinya
adalah problem eksekusi, karena Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) menjadi syarat untuk
kewajiban penempatan dan lokasi di mana yang diperbolehkan untuk digunakan

neutral - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Eco-nomics and Finance
(Indef)) Jadi nanti yang mesti dipermudah bukan hanya soal upah, tapi hal lainnya berkaitan
ketenagakerjaan juga perlu diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, turunan dari UU Cipta Kerja
ada perpres dengan banyak lampiran, lampiran pertama berkaitan dengan fasilitas atau insentif
yang diberikan pemerintah, kedua berkaitan dengan UMKM, dan ketiga adalah persyaratan
tertentu. Yang akan menjadi masalah adalah persyaratan tertentu tersebut, karena
membutuhkan persiapan, tidak cukup hanya perpres

Ringkasan

Game changer Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai mulai nendang, setelah peraturan
pelaksanaan berupa 51 PP dan perpres rampung diterbitkan pada Desember hingga Februari
lalu. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang lahir dari omnimus law ini telah dibentuk dengan
setoran modal pemerintah Rp 75 triliun, yang diproyeksikan menarik investasi asing maupun
dalam negeri Rp 225 triliun untuk tahap pertama.

103