Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021
P. 103
Timboel merujuk kepada pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) 37/2021 tentang
Penyelenggaraan Program JKP, yakni pekerja dapat menjadi peserta program tersebut jika sudah
terdaftar di program jaminan sosial lainnya, salah satunya jaminan kesehatan nasional (JKN)
yang dikelola BPJS Kesehatan. "Syarat di PP itu, perusahaan harus ikut [mendaftarkan
pekerjanya ke] semua jaminan sosial. Kalau enggak ikut satu maka enggak bisa ikut JKP dan
nantinya [pekerja] akan berselisih dengan manajemen perusahaan, kalau enggak dimasukkan
nanti malah dibawa ke pengadilan," ujar Timboel kepada Bisnis, Senin (8/3/2021).
Dia menilai bahwa aturan tersebut berpotensi meningkatkan peserta segmen pekerja penerima
upah badan usaha (PPU-BU). Hingga 28 Februari 2020, jumlah peserta di segmen tersebut
tercatat sebanyak 37,8 juta orang atau menjadi segmen peserta dengan jumlah terbanyak
setelah penerima bantuan iuran (PBI).
BPJS Watch berpandangan bahwa penambahan peserta nantinya akan memengaruhi dua aspek,
yakni pendapatan iuran dan tingkat klaim. Oleh karena itu, saat jumlah peserta terus bertambah
BPJS Kesehatan harus memastikan kecukupan dan likuiditas dana.
Sejumlah upaya yang dapat dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menjaga kecukupan dana
adalah meningkatkan kolektabilitas iuran, khususnya dari peserta mandiri, yakni segmen pekerja
bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Lalu, kepesertaan PPU pun perlu
ditingkatkan.
Selain itu, menurut Timboel, BPJS Kesehatan dapat melakukan investasi dana jaminan sosial
(DJS) untuk mengembangkan jumlahnya. Namun, investasi itu harus dilakukan setelah jumlah
dana melebihi ketentuan minimal yakni 1,5 kali nilai klaim bulanan. "Pengembangan dana itu
bisa digunakan untuk meningkatkan upaya preventif promotif, bahkan mungkin untuk [biaya]
operasional ambulans agar bisa dari rumah ke fasilitas kesehatan [faskes], tidak hanya faskes
ke faskes. Misalnya itu bisa dimulai untuk peserta Penerima Bantuan Iuran [PBI], itu akan
meningkatkan kepercayaan bagi JKN," ujar Timboel.
102
