Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

KADIN APRESIASI SELESAINYA ATURAN PELAKSANA UU CIPTAKER

JAKARTA, - Game changer Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai mulai nendang, setelah
peraturan pelaksanaan berupa 51 PP dan perpres rampung diterbitkan pada Desember hingga
Februari lalu. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang lahir dari omnimus law ini telah dibentuk
dengan setoran modal pemerintah Rp 75 triliun, yang diproyeksikan menarik investasi asing
maupun dalam negeri Rp 225 triliun untuk tahap pertama.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani
mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah menyelesaikan aturan pelaksana UU
Cipta Kerja.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah berupaya bergerak cepat merampungkan
aturan pelaksana tersebut di awal-awal tahun ini. Dengan demikian, kita punya jangka waktu
yang cukup panjang untuk mempromosikan dan memaksimalkan pelaksanaan UU Cipta Kerja di
tahun ini," katanya.
Dia menilai, konsep besar dalam UU Cipta Kerja telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana
tersebut, sehingga sebagian besarnya sudah bisa dioperasikan atau diimplementasikandi
lapangan.

Kadin juga akan terus membantu mengawal pelaksanaannya, bukan saja untuk menjaga
konsistensi pelaksanaan, tetapi juga membantu promosi investasi pemerintah dan memberikan
asistensi yang dibutuhkan bagi calon-calon investor untuk memanfaatkan UU Cipta Kerja.

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan
Djalil pernah menyebutkan, UU Cipta Kerja mengenalkan konsep baru pertanahan, salah satunya
aturan untuk pemanfaatan ruang bawah tanah ( under ground cluster ).

Sofyan Djalil mengatakan bahwa aturan mengenai hak bawah tanah diatur dalam UU Cipta Kerja
dengan mempertimbangkan perkembangan perkotaan, serta semakin dibutuhkannya ruang dan
fasilitas di bawah tanah.

"Dengan ada MRT, nanti macam-macam fasilitas di bawah tanah, kota semakin berkembang,
maka kebutuhan memanfaatkan ruang underground, ruang bawah tanah diperlukan. Maka itu
kami perkenalkan hak bawah tanah," kata Sofyan.

Kepentingan Pekerja Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi mengatakan, dengan adanya UU Cipta Kerja diharapkan berdampak positif tidak hanya
untuk perkembangan investasi, tetapi pada pada saat yang sama juga memperhatikan
kepentingan tenaga kerja. Regulasi ini diharapkan segera berdampak bagi seluruh pemangku
kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

"Kalau anda lihat sebuah regulasi tidak mungkin langsung berdampak. Kita membutuhkan waktu
terutama nanti setelah PP ini bisa efektif berjalan. Mudah mudahan tahun depan manakala
pandemi sudah berkurang dan sudah kembali ke arah normal, kami prediksikan sudah
memberikan dampak signifikan terutama terkait investasi," ucap Anwar saat dihuhubungi
Investor Daily pada Minggu (7/3) malam.

Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan sebelumnya,
terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan
iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja serta para pengusaha untuk lebih baik.

Meski pemerintah berupaya mengakomodasi semua kepentingan stakeholder ketenagakerjaan,
kata Ida, PP turunannya mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak Pada kesempatan terpisah,
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, adanya UU Cipta Kerja membuat

99