Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021
P. 96
Inklusi keuangan juga membutuhkan regulasi yang tepat untuk memacu perkembangannya.
Karenanya, pemerintah memperbarui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui
penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 dan mencabut Perpres Nomor
82 Tahun 2016.
"Kami tetapkan Perpres baru SNKI untuk memacu kenaikan penggunaan dan kepemilikan
layanan keuangan formal, yang berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,"
ungkap Menko Airlangga.
Agar manfaat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang SNKI lebih cepat dirasakan masyarakat,
DNKI menetapkan target dan Program Kerja SNKI 2021-2024 dalam Rapat Koordinasi SNKI.
Target indeks inklusi keuangan tahunan 2021-2024 yang ditetapkan pada Rapat Koordinasi
tersebut masing-masing sebesar 82 pada tahun 2021, 85 pada tahun 2022, 88 pada tahun 2023
dan 90 pada tahun 2024.
Rapat Koordinasi SNKI dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri
Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri
Sosial, Menteri ATR/BPN, Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian,
Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua
Dewan Komisioner OJK, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik, dan perwakilan
Kementerian dan Lembaga anggota DNKI. (OL-3).
95
