Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021
P. 93
Azis berharap Pemda dan aparat keamanan dapat mempermudah perizinan serta memberikan
rasa aman dan nyaman bagi para investor yang ingin melakukan investasi.
Langkah itu menurut dia diyakini dapat berdampak pada masyarakat dengan terciptanya
lapangan pekerjaan dan terwujud-nya kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
"Investor jangan sampai terganggu, dengan catatan bahwa industri dalam negeri tidak boleh
dimatikan dan tetap mengutamakan serta memperhatikan kesejahteraan pekerja," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, terdiri dari 45
Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Pemerintah menilai pelaksanaan UU Cipta Kerja membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan
teknis antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; perpajakan yang
mendukung kemudahan berusaha; penataan ruang; lingkungan hidup dan kehutanan; sektor
pertanahan; serta sektor ketenagakerjaan.(Antara).
92
