Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

INKLUSI KEUANGAN TETAP POSITIF DAN TERUS DIAKSELERASI SAAT PANDEMI

INKLUSI keuangan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sehubungan dengan pentingnya peranan inklusi keuangan khususnya lagi pada masa pandemi
Covid-19, Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif memutuskan untuk meningkatkan
akselerasi implementasi inklusi keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Akselerasi inklusi keuangan tersebut dilakukan melalui dua strategi utama yaitu pertama,
mempercepat penyaluran kredit baik dari usaha mikro hingga usaha besar. Dan kedua,
meningkatkan layanan keuangan berbasis digital, seperti QRIS dan mobile banking. Kedua
program tersebut selain dapat mencegah penularan covid-19 juga sekaligus meningkatkan
aktivitas ekonomi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku
Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ketika memimpin Rapat Koordinasi DNKI
secara virtual, Senin (8/3).

Tingkat kepemilikan produk dan layanan keuangan di kalangan masyarakat tetap positif di
tengah besarnya dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian.

"Inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat, baik dari kepemilikan maupun penggunaan
rekening di lembaga keuangan. Prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras Kementerian dan
Lembaga anggota DNKI dalam mengeksekusi program edukasi keuangan, hak properti
masyarakat, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, digitalisasi layanan keuangan
pada sektor pemerintah, perlindungan konsumen, regulasi dan pemerataan infrastruktur
telekomunikasi," kata Menko Airlangga.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat baik dari sisi kepemilikan akun maupun
dari sisi penggunaan akun. Indeks kepemilikan akun meningkat dari 31,3 pada tahun 2014
menjadi 61,7 pada tahun 2020. Sementara indeks penggunaan akun/rekening meningkat dari
59,74 pada 2013 menjadi 81,4 pada 2020.

DNKI mencatat, sepanjang tahun 2020 sebanyak 348 kegiatan edukasi keuangan terhadap
sekitar 85.000 peserta telah terlaksana. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan Syariah juga kian
gencar seiring perlindungan konsumen yang lebih optimal. Sekitar 94,54% dari jumlah total
pengaduan layanan keuangan telah terselesaikan. Selain itu, Pemerintah juga telah meresmikan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

Pembukaan rekening bank yang dilakukan hanya pada Bulan Inklusi Keuangan bahkan melonjak
sampai 789.025 rekening baru. Sementara itu, kepemilikan akun uang elektronik meningkat
sampai 13,8 juta dan 5,1 juta merchant di seluruh Indonesia telah menerapkan Quick Response
Code Indonesian Standard (QRIS), yang mana mayoritas merchant adalah Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM).

DNKI juga mencatat bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) turut meningkatkan
inklusi keuangan secara signifikan, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Rasio
penyaluran kredit UMKM oleh bank umum mencapai 19,8%, sementara realisasi program Kredit
Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp196,42 triliun, atau setara 103,3%, dari target Rp190 triliun.
Di samping itu, pemberdayaan SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) melalui pendampingan usaha
dan akses pembiayaan terus berjalan.

Lebih jauh, perkembangan inklusi keuangan Indonesia tak lepas dari infrastruktur dan akses
terhadap teknologi informasi yang merata. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan
Informatika, saat ini akses internet tersedia di 11.817 titik fasilitas publik dan persentase
pemanfaatan Palapa Ring secara umum terus meningkat sejak diresmikan. Pemerintah juga telah
meluncurkan LokasiKu, yaitu sebuah aplikasi pencarian titik layanan keuangan, dan
mengembangkan Peta Akses Layanan Keuangan Indonesia.

94