Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021
P. 105
UU CIPTA KERJA JUGA BANTU UMKM
JAKARTA, - Game changer Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai mulai nendang, setelah
peraturan pelaksanaan berupa 51 PP dan perpres rampung diterbitkan pada Desember hingga
Februari lalu. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang lahir dari omnimus law ini telah dibentuk
dengan setoran modal pemerintah Rp 75 triliun, yang diproyeksikan menarik investasi asing
maupun dalam negeri Rp 225 triliun untuk tahap pertama.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan UU Cipta Kerja tidak hanya mendorong
investasi sektor jumbo, tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.
Senada, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, dari PP dan perpres pelaksana UU
Ciptaker tersebut, yang paling efektif dan paling berpengaruh positif untuk pemulihan ekonomi
adalah aturan-aturan mengenai perizinan terutama untuk UMKM, serta pengambilan keputusan
berkaitan dengan masalah lahan.
"UMKM hambatannya dari regulasi sudah dipermudah, UMKM juga memerlukan dukungan dari
sisi implementasi regulasi untuk pemberdayaan, akses ke market, dan financing. Implementasi
untuk mengawal hal tersebut butuh konsistensi dari pemerintah, karena butuh alokasi anggaran
pemerintah, serta dukungan perbankan dalam hal kredit," kata dia.
Di sisi lain, lanjut dia, ada juga yang akan menjadi batu sandungan dalam implementasi, misalnya
soal lahan.
"Kalau pemerintah daerah tidak segera menyiapkan keputusan soal tata ruang dan sebagainya,
penanganan akan diambil alih pemerintah pusat.Kalau itu terjadi, implikasinya akan terjadi
penolakan di lapangan, karena daerah tidak dilibatkan dalam proses itu. Jadi, intinya adalah
problem eksekusi, karena Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) menjadi syarat untuk
kewajiban penempatan dan lokasi di mana yang diperbolehkan untuk digunakan," kata Tauhid.
Dia menjelaskan, biaya pembuatan RDTRK juga mahal. Selain itu, keputusan- keputusan
mengenai penggunaan lahan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah yang perlu dibahas di
tingkat legislatif pada umumnya membutuhkan waktu.
Tauhid mengatakan, ada pula tantangan dalam UU Cipta Kerja mengenai perburuhan. Menurut
dia, masih ada 7 poin yang perlu segera diperbaiki.
"Jadi nanti yang mesti dipermudah bukan hanya soal upah, tapi hal lainnya berkaitan
ketenagakerjaan juga perlu diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, turunan dari UU Cipta Kerja
ada perpres dengan banyak lampiran, lampiran pertama berkaitan dengan fasilitas atau insentif
yang diberikan pemerintah, kedua berkaitan dengan UMKM, dan ketiga adalah persyaratan
tertentu. Yang akan menjadi masalah adalah persyaratan tertentu tersebut, karena
membutuhkan persiapan, tidak cukup hanya perpres," ujar Tauhid.
Beleid tersebut, lanjut dia, memerlukan juga juknis atau petunjuk teknis dan juklak atau petunjuk
pelaksanaan. Ini berarti tetap harus ada peraturan menteri (permen) dan harus menunggu lagi
sampai permen diterbitkan.
(dho/tl/ark/ns/ant/sumber lain/en) https:///business/uae-berminat-investasi-di-swf-indonesia
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
104
