Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

Masih banyak pelaku industri musik, terutama yang berada di lini bawah tak tahu lagi harus
berbuat apa untuk menyambung hidup. Hadirnya platform digital yang digadang-gadang sebagai
penyelamat industri musik juga tak banyak membantu.

INDUSTRI MUSIK MENANTI TEROBOSAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

JAKARTA - Berbagai jurus sudah dikeluarkan oleh pelaku industri musik untuk bertahan di tengah
ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Namun, upaya tersebut masih belum sepenuhnya
mampu mengatasi berbagai masalah yang membayanginya.

Masih banyak pelaku industri musik, terutama yang berada di lini bawah tak tahu lagi harus
berbuat apa untuk menyambung hidup. Hadirnya platform digital yang digadang-gadang sebagai
penyelamat industri musik juga tak banyak membantu.
Menurut Ketua Harian Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia
(Pappri) Anang Hermansyah, pelaku industri musik saat ini menanti terobosan pemerintah yang
memungkinkan pertunjukan musik bisa digelar kembali tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

Dengan demikian mereka yang berada di lini bawah industri musik, seperti pekerja di balik
panggung bisa kembali menerima penghasilan untuk bertahan hidup. Karena, menurut Anang,
selama ini banyak dari mereka hanya bergantung pada uluran tangan para musisi atau pelaku
industri musik lainnya yang sudah mapan.
"Kami menanti bagaimana terobosan pemerintah agar bisa dilakukan kembali pertunjukan yang
tetap mematuhi protokol kesehatan. Selama ini, kami musisi ini hanya bisa membantu teman-
teman di belakang layar dengan cara saweran atau buat konser virtual hasilnya disumbangkan
ke mereka," katanya kepada Bisnis, belum lama ini.
Anang berharap seiring dengan hadirnya vaksin Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi oleh
pemerintah pusat maupun daerah, terobosan itu bisa segera direalisasikan. Entah sekadar
kebijakan yang menjadi petunjuk pelaksanaan atau lebih dari itu.

Tentunya, akan menjadi kabar gembira bagi para pelaku industri musik ketika pemerintah yang
dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
menyiapkan tempat khusus untuk penyelenggaraan pertunjukan di tengah pandemi virus corona.

"Pemerintah ini juga bisa mengadakan berbagai pertunjukan, menggandeng musisi-musisi besar
secara rutin yang memberikan kesempatan pekerja di balik panggung kembali berkarya," tutur
Anang.

Terkait dengan insentif pemerintah, Anang menyebut masih terkendala oleh karena belum
adanya mahadata (big data ) yang mencatat seberapa banyak pelaku industri musik. Sejauh ini,
pemerintah baru menyiapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pelaku
industri musik yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 204/2018.

" Big data ini penting selain untuk mencatat seluruh karya musisi di Indonesia yang nantinya
berkaitan dengan royalti juga untuk mencatat berapa banyak mereka yang bekerja di industri
musik. Acuannya bisa lewat SKKNI yang sudah ada," ungkapnya.

Belum adanya mahadata industri musik di Indonesia, menurut Anang, tak terlepas dari sikap
pemerintah yang memandang industri dengan sebelah mata selama bertahun-tahun. Pada
akhirnya hal tersebut membuat aturan mengenai industri musik jauh dari memadai.

Selama ini, pelaku industri musik hanya mengacu berpedoman pada UU No. 28/2014 tentang
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
129